BNPP dan Kementerian PKP Bakal Perbaiki 15 Ribu Rumah Tak Layak di Kawasan Perbatasan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pemerataan pembangunan hingga wilayah terdepan. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan rencana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah di area perbatasan. Program ini ditargetkan menyasar 15.000 rumah tidak layak huni nan tersebar di 40 kabupaten/kota pada 17 provinsi.

Mendagri menegaskan, langkah tersebut menjadi corak kehadiran negara bagi masyarakat perbatasan nan selama ini dinilai belum tersentuh secara optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme bakal makin kuat,” ujar Mendagri dalam keterangannya kepada awak media di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Menurutnya, peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan bakal berakibat langsung pada ketahanan negara. Kawasan perbatasan nan sejahtera bakal menjadi “buffer zone” sistem pertahanan Indonesia nan kuat dalam menghadapi potensi penyelundupan dari luar.

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) atas support program tersebut. Ia menuturkan, awalnya alokasi program bedah rumah di area perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, jumlah tersebut kemudian ditingkatkan menjadi 15.000 unit setelah dilakukan peninjauan langsung ke lapangan.

“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar nan pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, usulan sasaran penerima support nantinya bakal diverifikasi dengan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini untuk memastikan support tersebut tepat sasaran, mengingat DTSEN mempunyai info perincian by name by address.

Ia berambisi program ini dapat menjadi pemicu bagi kementerian dan lembaga lain untuk turut menghadirkan program pembangunan di area perbatasan, seperti pembangunan pasar, dermaga, hingga akomodasi pendidikan. “Saya mau menggambarkan saja gimana perbatasan itu jika dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” jelasnya.

Turut datang dalam kesempatan tersebut Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat mengenai lainnya.

(*)