Rano Ungkap Status Lahan 7 RW di Kemayoran Tak Jelas, Bikin Pembangunan Mandek

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno mengungkap persoalan utama nan menghalang pembangunan di area Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dia menyebut status lahan nan tidak jelas di tujuh rukun penduduk (RW) disebut menjadi penyebab beragam program pembangunan tak bisa direalisasikan.

Hal ini disampaikan Rano usai datang dalam aktivitas “Bang Doel Sapa Warga” di Kampung Wisata Eduwisata Bhinneka, Jalan Kompleks Angkasa Pura blok PQRS, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (24/4/2026).

“Ternyata memang ada persoalan utama nan besar, ialah status tanah di sini. Nah itu insyaallah maka saya bilang ini kudu segera dirataskan,” kata Rano di lokasi.

Ia menjelaskan, ketidakjelasan kepemilikan lahan membikin pemerintah tidak bisa melakukan intervensi pembangunan, meskipun usulan sudah masuk dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Karena kayak tadi, kita betulin jalan aja jika memang bukan lahan kita itu enggak bisa. Itu memang sudah begitu izin pemerintahannya,” ujarnya.

Menurut Rano, kondisi ini juga berakibat langsung pada partisipasi warga. Bahkan, kata dia sebanyak tujuh RW disebut tidak lagi mau terlibat dalam Musrenbang lantaran menilai proses tersebut tidak memberikan hasil nyata.

“Ada tujuh RW ya nan tidak mau Musrenbang. Karena dia merasa enggak ada gunanya Musrenbang. Eh rupanya bener juga jika Musrenbang tapi lahannya statusnya enggak jelas,” jelas Rano.