Transformasi besar nan tengah bergulir di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mendapat apresiasi tinggi dari parlemen. Keberanian Korps Bhayangkara dalam membuka diri serta menindak tegas setiap pelanggaran internal dinilai sebagai standar baru bagi lembaga negara dalam menjaga integritas di ruang demokrasi.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memberikan pujian terbuka atas kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ia menilai, di bawah komando Jenderal Sigit, Polri telah menjelma menjadi lembaga nan paling responsif dan tidak ragu untuk bersikap transparan mengenai pemberian hukuman kepada anggotanya nan menyimpang.
Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman saat menghadiri seminar berjudul 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri nan Presisi' di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Polri Paling Terbuka Soal Sanksi Oknum
Habiburokhman menekankan bahwa tantangan integritas bakal selalu ada di setiap lembaga negara, namun nan membedakan adalah gimana ketua merespons pelanggaran tersebut. Ia meminta jejeran petinggi Polri tidak perlu risau dengan keberadaan oknum, asalkan lembaga mempunyai keberanian untuk bertindak tegas tanpa ada nan ditutup-tutupi.
"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'Jangan risau dengan oknum'. Semua lembaga pasti ada oknum, pasti ada nan melanggar. nan terpenting adalah gimana respons lembaga terhadap oknum tersebut," tegas Habiburokhman.
Politikus Partai Gerindra ini kemudian membandingkan transparansi Polri dengan lembaga negara lainnya. Menurut pengamatannya, Polri saat ini mempunyai sistem nan sangat terbuka sehingga publik bisa melacak dengan jelas proses norma maupun hukuman nan dijatuhkan kepada personil nan bermasalah.
"Mohon maaf, kita sudah ikuti jika di lembaga lain nan melakukan pelanggaran, kita tidak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan alias diproses hukum. Kalau Polri melanggar sedikit, PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Nah, ini semua dilakukan secara terbuka," jelasnya.
Keterbukaan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban
Bagi Habiburokhman, sikap terbuka nan ditunjukkan Jenderal Sigit adalah langkah terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa setiap pelanggaran nan terjadi murni dilakukan oleh oknum, bukan merupakan kebijakan alias representasi lembaga secara keseluruhan.
"Jadi saya memandang lembaga Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan," imbuhnya dengan nada bangga.
Ia menambahkan bahwa transparansi adalah satu-satunya "senjata" nan bisa menyelamatkan wibawa lembaga di mata rakyat. Serupa dengan prinsip nan dia pegang di parlemen, keterbukaan bakal mendatangkan kepercayaan dari masyarakat, sekalipun dalam kondisi nan sulit.
"Sama dengan di DPR, Pak, senjata kita satu-satunya nan bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita, tapi jika kita terbuka, rakyat itu pasti tetap bisa memberi maklum (excuse). Itu juga dilakukan oleh ketua Polri saat ini, mendorong keterbukaan," sambung Habiburokhman.
Sinergi Parlemen dan Polri
Menutup paparannya, Habiburokhman memastikan Komisi III DPR RI bakal terus mengawal proses penegakan norma nan transparan melalui sistem Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Ia pun mengapresiasi kecekatan Polri nan selalu sigap menindaklanjuti setiap temuan maupun konklusi nan dihasilkan oleh DPR.
"Rakyat akhirnya bisa memandang gimana tegasnya lembaga Polri menyikapi oknum-oknum nan melakukan pelanggaran. Kami sorong proses nan terbuka, dan respons nan banget baik ditunjukkan oleh Polri dengan langsung menindaklanjuti apa nan kita simpulkan," pungkasnya.
1 minggu yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·