Puan Minta Pemerintah Evaluasi Penugasan TNI di Wilayah Konflik

Jakarta, CNBC Indonesia - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti dinamika dunia nan kian memanas dan dampaknya terhadap Indonesia, mulai dari aspek keamanan hingga tekanan ekonomi. Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah terukur dari pemerintah, termasuk pertimbangan terhadap keterlibatan prajurit dalam misi internasional.

Ia menekankan perlunya transparansi dalam penanganan isu-isu dunia nan melibatkan Indonesia, khususnya nan berangkaian dengan misi perdamaian.

"Penting bagi para pihak mengenai untuk melakukan investigasi nan andal berbareng Perserikatan Bangsa-Bangsa guna mengungkap kebenaran secara objektif. Upaya ini kudu berdasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap norma internasional dan kewenangan asasi manusia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).

DPR juga menyoroti peran Indonesia dalam operasi penjaga perdamaian dunia. Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan setiap penugasan dilakukan dengan kesiapan penuh dan perlindungan maksimal bagi personel.

"Pemerintah hendaknya melakukan pertimbangan terhadap penugasan prajurit TNI dalam wilayah konflik. Evaluasi tersebut kudu mencakup kejelasan misi, mandat, kesiapan operasional, serta perlindungan maksimal terhadap personel sesuai standar praktik terbaik internasional," tegasnya.

Pada awal April ini, tiga penjaga perdamaian PBB asal Indonesia nan gugur sebagai korban dalam ledakan di Lebanon Selatan. Ledakan tersebut dilancarkan oleh serangan Israel nan terus-menerus menyerang Lebanon. Insiden terbaru ini terjadi hanya beberapa hari setelah tiga personel Indonesia lainnya tewas dalam peristiwa terpisah di wilayah nan sama.

Hal itu menjadi latar belakang DPR menyerukan untuk mengevaluasi penugasan TNI. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik dunia nan berakibat langsung pada stabilitas ekonomi. DPR memandang bentrok internasional tak lagi menjadi rumor jauh, melainkan telah terasa hingga ke dalam negeri.

"Konflik geopolitik dan geoekonomi akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat berbareng Israel dan Iran telah memberikan tekanan nyata terhadap perekonomian dunia dan nasional. Risiko lonjakan nilai energi, inflasi global, hingga ketidakpastian ekonomi semakin meningkat," kata Puan.

Tekanan tersebut mulai tercermin pada beragam parameter domestik, termasuk nilai tukar hingga nilai kebutuhan.

"Dampak itu sudah dirasakan, mulai dari lonjakan nilai bahan bakar minyak, melemahnya rupiah terhadap dolar AS, kenaikan nilai bahan kemasan, terganggunya rantai pasok komoditas, hingga ketidakpastian investasi global," paparnya.

Situasi ini menjadi peringatan bahwa gejolak dunia mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.

"Perang nan terjadi jauh dari wilayah negara kita, tetapi dampaknya langsung terasa melalui harga, daya beli, dan stabilitas ekonomi," ujar Puan.

Karena itu, DPR mendorong pemerintahan Prabowo untuk merespons sigap melalui kebijakan nan adaptif, baik dari sisi fiskal maupun moneter.

"Kondisi ini menuntut otoritas fiskal dan moneter mengambil kebijakan nan dapat menjaga perekonomian nasional tetap melangkah dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan hidupnya," kata dia.