Wamensos Ingatkan Pemda Aktif Mutakhirkan Data untuk Optimalkan PBI JK

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) RI Agus Jabo Priyono mengingatkan pemerintah wilayah untuk aktif melakukan pemutakhiran info guna memastikan optimasi program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Hal ini disampaikan Agus Jabo dalam audiensi berbareng sejumlah pemerintah wilayah di Kantor Kementerian Sosial, Selasa (21/4/2026).

“PBI JKN saat ini sudah sangat padat. Karena itu, wilayah kudu aktif melakukan pemutakhiran info agar support betul-betul tepat sasaran,” ujarnya.

Audiensi dihadiri perwakilan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Polewali Mandar, serta DPRD Tanggamus, dengan konsentrasi pembahasan pada penguatan agunan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kualitas support sosial.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pemerintah wilayah menyampaikan tingginya kebutuhan PBI JKN di tengah keterbatasan fiskal dan tetap besarnya jumlah masyarakat rentan.

Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, misalnya, menyampaikan bahwa wilayahnya memerlukan tambahan kuota PBI JKN mengingat kebanyakan masyarakat bekerja di sektor pertanian dan kondisi geografis nan menantang.

Ia menjelaskan, support Kementerian Sosial dalam penanganan musibah telah mencapai lebih dari Rp5 miliar untuk 434 kepala keluarga, mencakup support agunan hidup, permakanan, hingga stimulan ekonomi. Namun hingga saat ini, proses pendataan tetap terus melangkah lantaran musibah dan curah hujan nan tetap berlangsung.

“Kami berambisi adanya penambahan kuota PBI JKN, mengingat kondisi masyarakat dan fiskal daerah,” harapnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga mengusulkan pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai jasa terpadu satu pintu bagi masyarakat.

Perwakilan Kabupaten Tanggamus menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap PBI JKN. Dengan sekitar 650 ribu jiwa memerlukan layanan, pemerintah wilayah mengusulkan tambahan kuota sekitar 160 ribu jiwa untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Bupati Polewali Mandar, Samsul Mahmud, mengungkapkan bahwa kebutuhan PBI JKN di wilayahnya tetap cukup besar dan belum sepenuhnya terakomodasi.

“Sepanjang Januari hingga April 2026, kami telah mengusulkan 27.312 jiwa melalui SIKS-NG. Saat ini peserta aktif mencapai 256.411 jiwa, sementara jumlah masyarakat dalam DTSEN desil 1 hingga 5 mencapai 326.217 jiwa,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan tetap adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat rentan dengan kuota PBI JKN nan tersedia. Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan PBI JKN di Polewali Mandar mencapai sekitar Rp44 miliar per tahun.

Menanggapi perihal tersebut, Agus Jabo menegaskan bahwa penguatan PBI JKN kudu berbasis pada info nan jeli dan mutakhir melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ia menjelaskan bahwa pemutakhiran info support sosial dilakukan setiap tiga bulan, sementara untuk PBI JKN dilakukan setiap bulan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

Dalam paparannya, Agus Jabo juga menyampaikan bahwa hingga Februari 2026, cakupan skema support iuran JKN nan meliputi PBI, PBPU Pemda, dan PBPU kelas 3 telah menjangkau 156,8 juta jiwa. Hal ini menunjukkan besarnya intervensi pemerintah sekaligus pentingnya menjaga kecermatan info agar penyaluran tepat sasaran.

“Sinergi pusat dan wilayah menjadi kunci dalam memperkuat perlindungan sosial. Pemutakhiran data, support fiskal, dan penemuan jasa kudu melangkah beriringan agar agunan kesehatan tepat sasaran,” tutup Agus Jabo.