Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Pemprov Jatim Raih National Governance Awards

Jakarta -

Provinsi Jawa Timur (Jatim) kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan kategori Outstanding Province in Supporting Koperasi Desa Merah Putih Program dalam arena National Governance Awards 2026. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di The Ritz-Carlton Jakarta.

Penghargaan ini merupakan corak apresiasi atas upaya dan keberhasilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (economic growth) melalui penerapan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam penilaian pemerintah pusat, Jatim dinilai sukses melakukan penguatan kelembagaan, SDM dan usaha, koperasi, serta membangun ekosistem ekonomi desa nan inklusif dan berkelanjutan.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurut Khofifah, penghargaan ini menjadi refleksi dari kerja kolektif dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa sebagai fondasi pembangunan daerah.

"Kami bekerja bukan bermaksud memperoleh penghargaan tetapi senang dan berterima kasih bahwa keahlian nan dilakukan di Provinsi Jatim telah di-capture dan mendapatkan apresiasi," ujar Khofifah, dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Khofifah menjelaskan pengembangan KDKMP dilakukan melalui integrasi dengan program prioritas wilayah nan tertuang dalam arsip perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2025-2029, khususnya dalam penguatan koperasi sektor riil.

Dalam implementasinya, Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran untuk publikasi akta badan norma bagi 1.660 KDKMP pada tahun 2025.

Selain itu, training juga telah diberikan kepada 16.167 pengurus dan pendamping koperasi melalui support biaya dekonsentrasi Kementerian Koperasi RI (Kemenkop).

Ini merupakan corak konkrit dari kerja kolektif antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota.

Pada tahun ini, Pemprov Jatim juga mendorong peningkatan kapabilitas kelembagaan dan SDM melalui training manajerial, penyusunan laporan keuangan, serta optimasi penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bagian dari penguatan tata kelola koperasi.

Berdasarkan info Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jatim, telah terbentuk 1.292 gerai upaya KDKMP nan mencakup beragam sektor, antara lain gerai sembako, apotek, klinik, logistik, pergudangan, simpan pinjam, serta beragam unit upaya lainnya.

"Alhamdulillah info gerai berasas Sistem Informasi Manajemen (Simkopdes) KDKMP terdapat gerai sembako sebanyak 711, gerai klinik desa sebanyak 42, gerai toko obat desa sebanyak 52, gerai logistik sebanyak 76, gerai upaya simpan pinjam sebanyak 154 gerai dan 257 gerai upaya lainnya," ungkap Khofifah.

Melalui sistem info manajemen koperasi desa, jumlah tersebut terus berkembang dengan peningkatan pada beragam jenis layanan, termasuk gerai sembako, jasa kesehatan, hingga pengedaran logistik.

Khofifah optimis kehadiran KDKMP ini berakibat positif dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dari desa/kelurahan, sekaligus mempersempit disparitas alias ketimpangan antara wilayah desa dengan perkotaan.

Saat ini, program KDKMP di Jatim telah terbentuk di 8.494 titik alias mencakup 100% desa dan kelurahan di seluruh wilayah. Khofifah pun menegaskan KDKMP berkedudukan sebagai mitra strategis bagi pelaku UMKM serta mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok seperti pupuk dan LPG.

Saat ini, sejumlah KDKMP telah berfaedah sebagai pemasok pengedaran LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi, dengan tetap membangun sinergi berbareng pelaku upaya dan pemasok nan telah ada di tingkat desa.

Khofifah menambahkan kehadiran KDKMP bukanlah menjadi pesaing dari sektor upaya di desa/kelurahan nan sudah ada, melainkan upaya dalam mendekatkan jasa kepada masyarakat alias konsumen sehingga nilai bisa semakin terjangkau.

"Jangan saling mematikan. Justru KDKMP kudu saling menguatkan," jelas Khofifah.

Ke depan, Pemprov Jatim bakal terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar bisa menjadi lembaga ekonomi nan profesional, adaptif, dan berkekuatan saing.

Selain itu, akses permodalan bagi pelaku upaya mikro di desa juga bakal terus diperluas guna mendukung pengembangan upaya produktif masyarakat.

Sementara mengenai dengan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, Khofifah menegaskan upaya Pemprov Jatim dalam mendorong hilirisasi sebagai strategi peningkatan nilai tambah, khususnya pada sektor-sektor unggulan daerah.

Sebagai provinsi dengan kontribusi besar pada sektor industri pengolahan, Jatim dinilai mempunyai potensi besar untuk terus mengembangkan hilirisasi, baik pada sektor pertanian, hortikultura, maupun peternakan.

Khofifah menyampaikan hilirisasi menjadi salah satu instrumen krusial dalam memperkuat struktur ekonomi wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nan berkepanjangan dan inklusif.

"Kita mau melakukan hilirisasi pada sektor argo, holtikultur sampai hilirisasi pada sektor peternakan. Jadi apa nan bisa memberikan nilai tambah lebih kepada masyarakat bakal kita tingkatkan," kata Khofifah.

"Hilirisasi menjadi ikhtiar dan bagian krusial bagi meningkatkan economic growth di Jawa Timur," imbuhnya.

Dalam kesempatan nan sama, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan penghargaan ini diberikan sebagai corak apresiasi sekaligus untuk mendorong terciptanya suasana kompetitif nan sehat antar pemerintah daerah.

"Penghargaan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat kepala wilayah untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik dalam pembangunan nasional," ujar Tito.

Selain Jatim, sebanyak empat kabupaten/kota juga mendapatkan penghargaan yakni, Kota Surabaya dengan Kategori (Excellent City in Integrated Conectivity & Strategi Infrastructure Transformation), Kota Malang (Excellent City In Advance Academic Achievment), Kabupaten Lamongan (Top Regency In Argo-Maritime Food Hub), dan Kabupaten Situbondo (Top Regency in Public Health Center Service).

Ajang National Governance Awards 2026 sendiri merupakan corak apresiasi terhadap pemerintah wilayah nan dinilai sukses menghadirkan inovasi, tata kelola pemerintahan nan baik, serta akibat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

(akn/ega)