Pemprov Jabar Dorong Perubahan Tata Ruang Atasi Banjir di Kabupaten Bandung

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan perlunya langkah komprehensif untuk mengatasi banjir nan kerap melanda wilayah Kabupaten Bandung.

Salah satu solusi utama nan diusulkan adalah perubahan tata ruang wilayah sebagai langkah jangka panjang dalam penanganan banjir.

“Pertama, tata ruang Kabupaten Bandung kudu diubah, tidak ada pilihan,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kepada wartawan di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (15/4).

Selain itu, normalisasi sungai menjadi langkah krusial nan kudu segera dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas aliran air.

Dedi juga menyoroti pentingnya rehabilitasi wilayah hulu sungai agar kembali berfaedah sebagai area resapan air.

“Hulu sungai kudu direhabilitasi menjadi lahan hijau,” katanya.

Alih kegunaan lahan nan tidak terkendali juga dinilai menjadi salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut. Menurutnya, pembangunan perumahan di atas lahan pertanian kudu dibatasi agar tidak memperparah kondisi lingkungan.

“Perubahan lahan jangan terus terjadi. Sawah terus dibangun menjadi bangunan,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah juga menyoroti keberadaan permukiman di bantaran sungai nan mempersempit aliran air.

Relokasi penduduk nan tinggal di bantaran sungai dinilai menjadi langkah nan kudu dilakukan demi keselamatan dan keberlanjutan lingkungan.

“Rumah-rumah di bantaran sungai kudu dialihkan,” ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut kudu dilakukan secara terpadu dan berkepanjangan agar memberikan hasil nan maksimal.

Jika tidak dilakukan, penanganan banjir hanya bakal berkarakter sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah. Pemerintah berambisi upaya ini dapat mengurangi akibat banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di Kabupaten Bandung.

“Kalau tidak dilakukan, tidak bakal berkarakter jangka panjang,” ucapnya.