Lombok Timur Masuk Nominasi Entrepreneur Government 2026

, LOMBOK TIMUR, – Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, terpilih sebagai nominasi dalam keahlian dan prestasi Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif untuk tahun 2026. Penilaian ini didasarkan pada beragam strategi inovatif nan diterapkan oleh pemerintah wilayah setempat.

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menjelaskan kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri A Fatoni mengenai upaya nan dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Strategi tersebut meliputi optimasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pengelolaan aset alias peralatan milik wilayah (BMD), corporate social responsibility (CSR), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Menurut Bupati Warisin, pada tahun 2025 PAD Lombok Timur mencapai Rp 556 miliar, nan dicapai melalui jasa terintegrasi, penggunaan QRIS dinamis, dan kerja sama dengan e-commerce. Diharapkan pada tahun 2026, 100 persen pajak bakal dilakukan secara non-tunai, 100 persen desa aktif digital, 95 persen wajib pajak menggunakan kanal digital, serta adanya dashboard monitoring real-time dengan sasaran realisasi minimal 100 persen.

Optimalisasi BUMD dan Pengelolaan BMD

Bupati menegaskan bahwa BUMD tidak hanya bermaksud mencari laba, tetapi juga menyediakan jasa publik nan belum tersentuh sektor swasta, seperti penyediaan air bersih, pupuk subsidi, dan pembiayaan UMKM. Enam BUMD nan ada di Lombok Timur menjalankan kegunaan masing-masing sesuai spesifikasi bisnisnya.

Dalam perihal pengelolaan BMD, dilakukan berasas penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. Selain penataan instansi OPD dan rehabilitasi akomodasi umum, terdapat pengoperasian BMD oleh pihak lain dengan pembagian hasil 40 persen untuk wilayah dan 60 persen untuk pihak pengelola.

Transformasi Fasilitas Kesehatan

Bupati Warisin juga menyoroti transformasi akomodasi kesehatan seperti RSUD dan puskesmas menjadi BLUD sebagai terobosan strategis dalam peningkatan jasa kesehatan di Lombok Timur. Mekanisme BLUD memberikan elastisitas pengelolaan finansial sehingga dapat meningkatkan kualitas jasa secara efisien.

Selain itu, pemerintah wilayah juga menjalin kerja sama pemerintah dan badan upaya (KPBU) untuk penerangan jalan di wilayah nan tetap minim akomodasi tersebut. Skema ini dipilih lantaran keterbatasan anggaran, namun kebutuhan bakal penerangan sangat mendesak untuk mengatasi area rawan kecelakaan.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara