Menteri LH Tegaskan Sinergi Pusat dan Daerah Hadapi Lonjakan Titik Panas, Waspada Karhutla 2026

Hanif menambahkan, langkah operasional pengendalian karhutla perlu segera diperkuat dan dilaksanakan secara bersama-sama sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Berdasarkan rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim tandus tahun 2026 diperkirakan bakal berakibat serius pada beragam sektor, termasuk pertanian, perkebunan, lingkungan, kualitas udara, potensi kekeringan, hingga peningkatan akibat kebakaran rimba dan lahan," papar dia.

Menteri Hanif mengingatkan jejeran pemerintah wilayah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari menetapkan status siaga darurat musibah karhutla, mengintensifkan upaya pencegahan, memastikan kesiapsiagaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta pembiayaan, hingga mengaktifkan kembali satuan tugas terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Selain itu, lanjut dia, penegakan norma terhadap pihak-pihak nan menyebabkan kebakaran rimba dan lahan juga kudu dilakukan secara tegas dan konsisten. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membuka lahan dengan langkah membakar.

"Karhutla merupakan salah satu kontributor terbesar emisi gas rumah kaca nan mempercepat pemanasan global. Dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan gangguan kesehatan kronis bagi masyarakat serta kerugian ekonomi nan mencapai triliunan rupiah," kata Hanif.

"Pemerintah menegaskan bahwa pengendalian karhutla bukan sekadar tugas rutin, melainkan upaya berbareng nan memerlukan sinergi semua pihak untuk menghadapi krisis suasana dan melindungi masa depan generasi mendatang," tutup dia.