Mendagri Ungkap Alasan Pemerintah Daerah Harus Ikut Menerapkan WFH

“Yang pertama adalah sistem pengawasan nan sangat baik lantaran sudah ada aplikasi e-kinerja nan sudah ada di Pemerintah Kota Bogor,” ujarnya.

Melalui sistem tersebut, kehadiran ASN tercatat berbasis titik koordinat sesuai domisili, sehingga aktivitas kerja tetap terukur dan berakibat langsung pada penilaian kinerja. Pengawasan juga dilakukan secara berjenjang oleh pemimpin langsung, kepala daerah, hingga kementerian, serta membuka ruang partisipasi masyarakat.

Selain menjaga disiplin, kebijakan WFH juga dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi anggaran. Berdasarkan kalkulasi sementara Pemerintah Kota Bogor, penghematan dapat mencapai sekitar Rp900 juta per bulan. Meski demikian, pertimbangan tetap diperlukan untuk memastikan produktivitas ASN tetap optimal.

Bima menegaskan, penyelenggaraan WFH tidak mengganggu pelayanan publik lantaran unit jasa di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beraksi secara langsung. “Kami memandang juga pelayanan publik tetap berjalan, lantaran di daerah, di wilayah, kecamatan [dan] kelurahan tidak WFH, semua tetap bekerja dengan baik,” terangnya.

Ke depan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bakal terus mendorong pemerintah wilayah untuk menyesuaikan penyelenggaraan WFH dengan memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi, sehingga elastisitas kerja tetap sejalan dengan peningkatan keahlian dan akuntabilitas.

Terakhir, dia menekankan bahwa elastisitas dalam pola kerja tidak boleh mengurangi disiplin dan produktivitas ASN. “Bagi nan WFH, taati peraturan. Bagi nan WFO, efisiensi dengan transportasi publik alias gowes,” tegasnya.