Mendagri Apresiasi Program Bedah Rumah di Wilayah Papua

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah Papua nan digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ia menyebutkan, persoalan perumahan di Papua tetap cukup tinggi lantaran banyak masyarakat nan belum mempunyai rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni.

“Ini Pak Menteri PKP punya program nan sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk nan bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua],” ujar Mendagri usai Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di 6 Provinsi di Wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Ia mengakui, sebelumnya belum pernah ada program perumahan nan masif seperti nan dilakukan oleh Kementerian PKP saat ini. Bahkan, Kementerian PKP juga mempunyai program unik untuk wilayah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Mendagri mengatakan, masifnya program tersebut bakal susah dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua mempunyai enam provinsi dan 42 kabupaten/kota. “Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang nyaris 500. Itu berapa biaya nan kudu dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota nan ada di sana?” ujarnya.

Syukurnya, kata Mendagri, pekerjaan ini ditangani oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

“Kami menyampaikan apresiasi nan tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah nan cukup signifikan di Papua, Tanah Papua,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan sejumlah program perumahan bagi masyarakat Papua, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.

“Kemudian juga ada area kumuh tiga [lokasi] nan diperbaiki, ialah di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif,” jelasnya.

Turut datang dalam forum tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, jejeran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta gubernur maupun perwakilan dari wilayah Papua.