Komisi IX Cecar Mensos-Menkes: Baru 2 Juta dari 11 Juta PBI BPJS Direaktivasi

Komisi IX DPR mencecar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat berbareng di DPR, Rabu (15/4). Hal ini menyusul baru sekitar 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan nan direaktivasi dari total 11 juta nan sebelumnya dinonaktifkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menilai kesepakatan rapat sebelumnya antara DPR dan pemerintah tidak dijalankan. Ia menegaskan, DPR sebelumnya menyepakati seluruh 11 juta peserta tetap mendapatkan jasa selama masa transisi.

“Sorry ya sebelum kita lanjut, kenapa saya katakan penegasan ini krusial di awal? Supaya frekuensinya sama, semua nan ada di sini. Berarti kesepakatan rapat nan pernah dibuat di Komisi IX maupun di ketua DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan,” ujar Charles.

Ia mengingatkan kesepakatan tersebut menyebut jasa tetap diberikan selama tiga bulan. Namun, berasas paparan pemerintah, jumlah nan direaktivasi baru sebagian kecil.

“Kan kesepakatan rapatnya adalah 11 juta nan dinonaktifkan tetap mendapatkan jasa selama 3 bulan. Sedangkan jika dari paparan nan baru saja kita lihat, nan direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, nan merupakan pasien katastropik dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian,” lanjutnya.

Menurut Charles, kondisi itu membikin sekitar 9 juta orang belum bisa mengakses jasa kesehatan.

“Artinya tetap ada sekitar 9 juta orang nan tidak bisa mengakses jasa sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini biar frekuensinya sama dulu nih, ya. Ya lantaran interpretasi saya sesuai dengan kesepakatan rapat DPR dan pemerintah tuh ya 11 juta itu dilanjutkan. Gitu. Itu aja, saya mau penegasan di situ. Makasih,” katanya.

Penjelasan Menkes dan Mensos

Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, kemudian meluruskan seluruh peserta nan terdampak tetap bisa dilayani jika datang ke akomodasi kesehatan.

“Jadi, nan 11 juta ini, jika mereka datang ke jasa kesehatan bakal dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, jika mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu bakal dilayani,” jelas Budi.

Ia menambahkan peserta diminta segera melakukan reaktivasi dengan fasilitasi dari Kementerian Sosial.

“Dan mereka diminta mereaktivasi segera nan prosesnya sudah difasilitasi oleh Kemensos. Jadi, jadi untuk meluruskan aja bahwa nan 11 juta ini tetap dilayani,” ujar Budi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menjelaskan perihal nan senada. Menurutnya, seluruh peserta nonaktif tetap bisa mengakses jasa BPJS ketika sakit.

“Semua layanan. Jadi 11 juta itu jika sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit lho ya. Kalau nggak sakit kan nggak perlu,” ucap Gus Ipul.

Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, kemudian membacakan kembali kesepakatan rapat nan diadakan 9 Februari lalu. Ia menegaskan DPR dan pemerintah sepakat seluruh PBI nan nonaktif itu dibayarkan oleh pemerintah selama tiga bulan.

“Senin 9 Februari 2026 kesimpulannya, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua jasa kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Itu kesepakatan kita antara DPR dan pemerintah tanggal 9,” kata Felly.

Felly juga menekankan, konklusi rapat tanggal 9 Februari itu meminta pemerintah memastikan para PBI nonaktif kudu mendapatkan jasa kesehatan.

Namun, Felly menyampaikan laporan di lapangan, ditemukan tetap banyak rumah sakit belum menjalankan kesepakatan tersebut.

“Di sana ditulis: Menjamin pelayanan bagi seluruh pasien, termasuk bagi pasien penyakit kronis dan katastropik agar tetap memberikan jasa kesehatan tanpa diskriminasi. Tapi poin ini, Bapak-bapak, kita kudu sampaikan keadaan kami di lapangan, ini banyak rumah sakit nan tidak menjalankan,” tutur Felly.

Ia pun menyorot permintaan pemerintah agar masyarakat melakukan reaktivasi mandiri. Menurutnya, masyarakat kesulitan melakukan reaktivasi sehingga berisiko tidak mendapatkan layanan.

“Pak, ini orang di bawah ini nggak paham. Mau aktivasi gimana lagi? Dia tidak mengerti untuk itu. Kalau itu nan dituntut pemerintah, maka mereka tidak mendapatkan layanan. Nah ini nan kami tidak mau, Pak,” ucapnya.