Kemhan: Pengelolaan TMPN Kalibata di Bawah Kemhan Agar Lebih Terintegrasi

Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjelaskan argumen soal pengambil alihan pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menciptakan sistem nan lebih terintegrasi.

Dirjen Pothan Kemhan, Laksda TNI Sri Yanto, menegaskan pengalihan ini hanya mencakup pengelolaan makam, sementara urusan tanda jasa dan kehormatan tetap di Kemensos.

“Tanda jasa dan tanda kehormatan semuanya tetap di Kementerian Sosial, tapi pengelolaan Taman Makam Pahlawan bakal dialihkan dari Kementerian Sosial kepada Kementerian Pertahanan,” kata Sri Yanto di Kantor Kemhan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Ia menjelaskan langkah ini bukan lantaran Kemensos tidak bisa mengelola TMPN, melainkan untuk menyatukan pengelolaan nan selama ini terpisah antara Kemensos dan TNI.

“Pertimbangannya bukan lantaran Kementerian Sosial tidak mampu, tetapi Kementerian Sosial saat ini sudah mengelola dengan baik, namun untuk lebih bisa lebih terintegrasi,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini terdapat pembagian tugas di lapangan, di mana pengelolaan makam dilakukan Kemensos, sementara aspek protokoler dijalankan TNI.

“Karena pada kenyataannya kan di lapangan bahwa pengelolaan saat ini kan protokolernya dilakukan oleh TNI, pengelolaan makamnya oleh Kementerian Sosial,” ucapnya.

Maka, untuk menyederhanakan pengelolaan, diambil langkah integrasi di bawah Kemhan. Harapannya pengelolaan TMPN menjadi lebih sederhana dan efektif.

“Itu biar lebih terintegrasi menjadi satu paket adalah tadi, lebih simplifikasi sehingga nantinya pengelolaannya bisa menjadi lebih terintegrasi,” tuturnya.

Sri Yanto menambahkan, pengelolaan TMPN ke depan juga bakal dikaitkan dengan program bela negara dan edukasi kepahlawanan bagi masyarakat.

“Jadi intinya kita mau membikin TMP, Taman Makam Pahlawan itu bukan sesuatu nan menakutkan tetapi sesuatu nan membanggakan,” katanya.

Ia menyebut salah satu langkah nan bakal dilakukan adalah revitalisasi TMPN serta penyediaan akomodasi edukasi.

“Merevitalisasi Taman Makam Pahlawan, kemudian memberikan site-site nan kelak bisa digunakan untuk pembelajaran,” ujarnya.

Adapun proses pengalihan tetap menunggu Revisi Undang-Undang nan saat ini tengah dibahas. Untuk sementara, pengelolaan dilakukan secara berbareng melalui nota kesepahaman (MoU) antara Kemhan dan Kemensos.

“Belum dialihkan penuh, tapi pengelolaan berbareng sampai kelak dasar hukumnya jelas baru kelak bakal dialihkan secara penuh,” kata dia.