JK Bantah Ceramahnya Nistakan Agama: Saya Bicara Konflik Bukan Agama

Jakarta -

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla (JK) menegaskan dirinya tidak pernah beriktikad menista kepercayaan mengenai pernyataannya dalam pidato di Universitas Gadjah Mada (UGM) nan belakangan menuai polemik. JK menyebut, apa nan disampaikannya justru bermaksud untuk mendorong perdamaian, bukan memecah belah.

Hal itu disampaikan JK dalam konvensi pers di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Ia menjelaskan pidato tersebut mengangkat tema perdamaian dan membahas beragam konflik, termasuk nan pernah terjadi di Poso dan Ambon.

"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu dua menit, bicarakan bentrok lantaran agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," kata JK.

JK menerangkan, bagian nan dipersoalkan publik hanya potongan mini dari keseluruhan materi. Ia mengaku hanya menyinggung bentrok berlatar kepercayaan selama satu hingga dua menit dalam pidato tersebut.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, gimana orang menggunakan kepercayaan untuk berperang," ujarnya.

Menurut JK, dalam bentrok di Poso dan Ambon, banyak pihak nan merasa tindakannya dibenarkan oleh agama. Ia menyebut, persepsi seperti itu nan kemudian memperparah bentrok hingga menelan ribuan korban jiwa.

"Sekitar 7.000 orang meninggal dalam tiga tahun. Itu akibat bentrok Ambon-Poso,"ucapnya.

JK menegaskan, baik dalam aliran Islam maupun Kristen tidak ada pembenaran untuk tindakan kekerasan. Ia justru mengingatkan bahwa bentrok tersebut merupakan corak penyimpangan dari aliran agama.

"Tidak ada aliran kepercayaan nan membenarkan saling membunuh. Itu nan saya sampaikan," tegasnya.

Lebih lanjut, JK juga menceritakan pengalamannya turun langsung ke wilayah bentrok untuk mendamaikan pihak-pihak nan bertikai. Ia mengaku apalagi mempertaruhkan keselamatannya demi menghentikan kekerasan di Ambon-Poso.

"Saya masuk ke wilayah bentrok tanpa pengawalan. Saya pertaruhkan jiwa saya untuk mendamaikan," katanya.

Dalam kesempatan nan sama, tokoh kepercayaan dari Maluku, John Ruhulessin, turut memberikan pandangan. Ia menilai pernyataan JK kudu dilihat dalam konteks bentrok saat itu, bukan sebagai corak penistaan agama.

"Pak JK memandang kebenaran sosiologis bahwa ada upaya menggunakan kepercayaan sebagai legitimasi untuk berperang," ujar John dalam pernyataan videonya.

John juga menegaskan JK tidak bermaksud menyinggung aliran kepercayaan tertentu, melainkan menggambarkan kondisi nyata di lapangan saat bentrok berlangsung.

Sebelumnya, JK dilaporkan ke Polda Metro Jaya usai video viral ceramahnya soal 'mati syahid'. JK dilaporkan atas dugaan penistaan agama.

Pelapor dalam perihal ini adalah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI). Mereka melaporkan JK ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4) malam.

"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Ketua Umum GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat, kepada wartawan, dikutip Senin (13/4).

Laporan GAMKI teregistrasi dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 12 April 2026. Dalam laporan tersebut, Sahat selaku pelapor melaporkan Jusuf Kalla mengenai dugaan penistaan kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 dan/atau Pasal 301 dan/atau Pasal 263 dan/atau Pasal 264 dan/atau Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Sahat menyampaikan bahwa pidato Jusuf Kalla soal 'mati syahid' nan viral di media sosial menyakiti hati umat Kristen lantaran tidak sesuai dengan aliran Kristen.

(bel/dek)