Jangan Hanya Jadi Penonton, Ibas Minta Mahasiswa Kritisi Kebijakan Publik Jika Penyimpangan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menekankan, pemahaman ketatanegaraan tidak berakhir pada aspek struktural, tetapi juga menyentuh dimensi tanggung jawab dan kepercayaan publik.

Hal itu disampaikan Ibas saat menghadiri Seminar Kebangsaan berjudul “Wawasan Ketatanegaraan: Sinergi Lembaga dan Tantangan Hukum Kontemporer” di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/4).

“Ketatanegaraan tidak hanya berbincang soal lembaga, melainkan tentang kepercayaan. Tanpa kepercayaan, norma menjadi teks. Dengan kepercayaan, norma menjadi kekuatan,” kata Ibas.

Ia menguraikan peran DPR RI nan mencakup tiga kegunaan utama, ialah legislasi, pengawasan, dan anggaran nan dijalankan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Namun, dia mengakui beragam tantangan dihadapi, mulai dari kompleksitas hukum, judicial review (JR) terhadap undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga tekanan politik dan tingginya ekspektasi publik.

“Kami bekerja dalam dinamika nan tidak mudah, tetapi semua itu kudu tetap diarahkan untuk kepentingan rakyat,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Ibas mengakui ada sejumlah solusi strategis. Pertama, pentingnya transparansi dalam proses legislasi dan pengelolaan rumor di parlemen.

Kedua, peningkatan pelibatan publik, khususnya generasi muda sebagai 'agent of change', agar proses kerakyatan semakin inklusif. Ketiga, menjaga keberanian moral para legislator untuk tetap berpihak pada kebenaran dan kepentingan rakyat, meskipun menghadapi tekanan politik.

“Parlemen kudu menjadi ruang partisipatif nan terbuka dan akuntabel,” jelas Ibas.

Anggota Dapil Jawa Timur VII juga menyoroti tantangan norma kontemporer nan semakin kompleks, termasuk dinamika norma internasional, bentrok global, serta perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Ia mengingatkan, kemajuan teknologi, termasuk kepintaran buatan, membawa kesempatan sekaligus tantangan baru dalam aspek hukum, seperti kejahatan siber dan perlindungan data.

“Siapa nan menguasai data, mereka nan bakal menguasai dunia,” tutur Ibas.