Gus Ipul Ingatkan Pemda Sekolah Rakyat Tak Membuka Pendaftaran Siswa

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran, melainkan menggunakan sistem penjangkauan langsung berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan program tepat sasaran bagi anak-anak dari family prasejahtera

Hal tersebut disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian dan Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah di ruang rapat Menteri Sosial, Gedung Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

“Tidak ada pembukaan pendaftaran, ingat semua kudu mengerti ini. Data (calon siswa) dijangkau lewat desil 1 dan desil 2 (DTSEN) di wilayah tersebut, verifikasi lapangan oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), BPS, dan Pemerintah Daerah (Pemda). Jadi Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, nan ada adalah penjangkauan,” kata Gus Ipul.

Hasil verifikasi kemudian kudu mendapat persetujuan orang tua calon siswa dan kepala wilayah sebelum ditetapkan secara resmi oleh Kemensos. Gus Ipul menekankan, ketepatan proses di tingkat wilayah menjadi kunci keberhasilan program.

“Kalau Bupati salah, kita salah. Bupati benar, kita benar. Tapi dari awal prosesnya kita ikut mengawal,” jelas Gus Ipul.

Selain itu, Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan bagian dari strategi terpadu pengentasan kemiskinan. Program ini tidak hanya menyasar anak, tetapi juga memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Ia menjelaskan, anak nan berguru bakal diikuti dengan pemberdayaan orang tua, termasuk perbaikan rumah, akses Koperasi Desa Merah Putih, serta agunan kesehatan melalui skema PBI JKN. Dengan pendekatan tersebut, family diharapkan dapat meningkat taraf hidupnya dan tidak lagi berjuntai pada support sosial (Bansos).

“Jadi kelak anaknya lulus Sekolah Rakyat, orang tuanya naik kelas dan (mandiri) tidak terima bansos lagi,” kata Gus Ipul.

Ia menambahkan, lulusan Sekolah Rakyat diarahkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi alias menjadi tenaga kerja terampil sesuai potensi masing-masing. “Tidak boleh menganggur. Kalau menganggur, kandas Sekolah Rakyat,” katanya.

Saat ini, pembangunan Sekolah Rakyat permanen telah melangkah di lebih dari 100 titik di beragam daerah. Program ini menyasar sekitar 4 juta anak di Indonesia nan belum sekolah, tidak sekolah, alias putus sekolah, termasuk di Kabupaten Pesawaran dan Ogan Komering Ulu.

Dalam implementasinya, Sekolah Rakyat juga tidak menggunakan tes akademik. Seleksi dilakukan melalui tes kesehatan dan pemetaan talenta (talent mapping) untuk mengidentifikasi potensi siswa sejak dini, termasuk kecenderungan di bagian sosial, sains dan teknologi, maupun bahasa.

Fasilitas nan disediakan meliputi asrama, makan bergizi gratis, perlengkapan sekolah, serta support pembelajaran digital. Setiap siswa dan pembimbing difasilitasi perangkat laptop, dengan ruang kelas nan dilengkapi papan tulis digital (smartboard).

“Ini bukan sekolah biasa tapi bagian dari pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.

Bupati Pesawaran Nanda Indira Bastian menyambut positif program Sekolah Rakyat. Ia berambisi daerahnya dapat menjadi prioritas penyelenggaraan program tersebut, mengingat tetap banyak anak dari family prasejahtera nan belum memperoleh akses pendidikan berkualitas.

“Yang pasti Bapak Mensos, untuk lahan pembangunan (Sekolah Rakyat), Insya Allah kami sudah siap. Proposalnya sudah kami kirim,” kata Nanda.

Senada, Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah menyatakan kesiapan Pemda untuk menggunakan APBD demi mendukung pembangunan Sekolah Rakyat sesuai standar Kementerian PU.

“Kalau perlu pemerataan tanah (untuk pembangunan Sekolah Rakyat), kami siap menggunakan biaya kami sendiri agar kelak bisa memenuhi standar dari Satker KemenPU. Kami juga minta support Pak Menteri mudah-mudahan Oktober bisa melangkah dan anak-anak kami nan dari OKU bisa tertampung lantaran animo tinggi,” kata Teddy.

Turut datang dalam pertemuan tersebut, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Kepala Biro Umum Kemensos Salahuddin Yahya, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto.

Dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran datang Kepala Bappeda Adhytia Hidayat dan Kepala Dinas Sosial M. Zuriadi. Sementara dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu datang Asisten III Bidang Administrasi Umum Romson Fitri dan Kepala Dinas Sosial Iwarman.