Disdikpora DIY: 8.066 Anak di DIY Tak Sekolah, Alasan Terbanyak karena Bekerja

Sebanyak 8.066 anak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tercatat masuk kategori Anak Tak Sekolah (ATS). Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY menyebut, argumen terbanyak anak tidak berguru adalah lantaran memilih bekerja.

Plt. Kepala Disdikpora DIY, Muhammad Setiadi, menyebut terdapat 2.067 anak nan tidak berguru lantaran sudah bekerja. Jumlah ini menjadi nan paling dominan dibandingkan argumen lain seperti tidak mau sekolah sebanyak 1.170 anak, menikah 411 anak, hingga terkendala biaya 186 anak.

Data tersebut dipaparkan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY 2025 di DPRD DIY, Senin (13/4). Secara keseluruhan, terdapat 18 argumen anak tidak bersekolah, termasuk 18 anak nan menganggap sekolah tidak penting.

Berdasarkan wilayah, jumlah ATS tertinggi berada di Kabupaten Sleman sebanyak 2.810 anak. Disusul Gunungkidul, Bantul sebanyak 1.715 anak, Kulon Progo 953 anak, dan Kota Yogyakarta 540 anak.

Setiadi menjelaskan, nomor 8.066 anak tersebut merupakan hasil verifikasi Pemda DIY. Sementara itu, info Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat jumlah ATS DIY mencapai 16.010 anak nan merupakan campuran dari kategori belum pernah sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan pendidikan.

“16 ribu itu dari Kemendikdasmen. Sebanyak 5.603 belum terverifikasi dan 10.407 info telah terverifikasi. Dari 10 ribu nan sudah diverifikasi itu 2.341 statusnya tetap sekolah alias atau sudah lulus SLTA, 8 ribu itu tidak sekolah,” kata Setiadi.

Ia menambahkan, dari sekitar 550 ribu anak usia sekolah di DIY, sekitar 2,9 persen di antaranya tidak bersekolah, dengan catatan nomor tersebut tetap dikurangi aspek seperti meninggal dunia, kondisi kesehatan, disabilitas, alias perpindahan domisili.

Untuk menekan nomor ATS, Disdikpora DIY mengaku telah melakukan beragam upaya, mulai dari pemberian beasiswa, program kejar paket A, B, dan C, hingga pendidikan nonformal dan kerjasama lintas sektor.

“Ada beasiswa, sekolah kejar paket ABC, pendidikan non umum untuk meningkatkan keahlian untuk bisa berupaya mandiri, bekerja-sama salah satunya dengan dinas sosial, dinas tenaga kerja dan kerja sama dengan pemerintahan desa secara intensif untuk sosialisasi secara individual dan sebagainya,” ujarnya.

Sementara itu, personil DPRD DIY, Raden Stevanus Christian Handoko, mengingatkan bahwa persoalan ATS bukan sekadar rumor pendidikan, tetapi juga berpotensi menjadi masalah sosial di masa depan. Ia juga menekankan pentingnya kecermatan info sebagai dasar intervensi kebijakan.