Dirut PLN Sebut Mahalnya LNG Jadi Sinyal Bahaya Ketergantungan Energi Impor

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut lonjakan nilai gas alam cair alias LNG global menjadi wake up call atau sinyal bahaya terkait ketergantungan terhadap daya impor. Hal ini disampaikan Darmawan seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik nan berakibat langsung pada nilai daya dunia.

Menurut Darmo, nilai minyak bumi sempat menembus di atas USD 100 per barel, nan kemudian turut mendorong kenaikan nilai gas. Dia menekankan nilai LNG mempunyai hubungan dengan pergerakan nilai minyak global.

PLN mencatat, nilai LNG di pasar spot saat ini telah mencapai sekitar USD 19 hingga USD 20 per MMBTU. Jika dikonversikan ke biaya produksi listrik, nomor tersebut setara dengan nyaris 14 sen dolar AS per kWh hanya untuk komponen bahan bakar.

“Beruntung kami mendapatkan alokasi gas dari negara nan harganya sudah dikunci. Tapi jika kami butuh ekstra kargo LNG dari spot market, ya saat ini USD 20 per MMBTU,” kata Darmo dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI di Gedung DPR MPR RI, Senayan Jakarta, Senin (13/4).

Terlebih menurut dia, kondisi pasokan dunia juga tengah tertekan. Salah satunya disebabkan oleh gangguan produksi di Qatar nan mencapai sekitar 5 juta ton per tahun dan diperkirakan memerlukan waktu hingga 5 tahun untuk pulih.

“Jadi geopolitiknya gimana? Ini wake up call, energi berbasis pada impor, begitu kami cek di Japan Korean Market LNG harganya USD 9 dolar, tetap mungkin kami mendapatkan kargo tersebut. Tapi untuk hari ini, alhamdulillah alokasi dari pemerintah cukup sehingga kami tidak perlu impor LNG, jika kami kudu impor, rasanya berat,” jelasnya.

Dari sisi operasional, Darmawan mengungkapkan persediaan gas untuk pembangkit listrik saat ini berada di kisaran 12 hari operasi (HOP). Angka ini mencerminkan pengiriman LNG telah teragendakan dengan baik dan tidak mengalami hambatan berarti.

Sementara itu, kondisi sistem kelistrikan nasional hingga Maret 2026 tetap dalam kondisi normal. Daya bisa netto tercatat sebesar 71 gigawatt dengan reserve margin sekitar 39 persen, sehingga pasokan listrik dinilai andal untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk pasokan batu bara, hingga April 2026 persediaan tercatat mencapai 15,9 hari operasi. “Untuk itu kami juga mengapresiasi support dari kementerian ESDM agar tren HOP batubara terus menunjukkan peningkatan dan ini tentu saja dalam rangka memperkuat keandalan pasokan listrik nasional,” tutupnya.