Bertemu Gubernur Lemhanas, KPID Jabar Dorong Regulasi Ketat di Tengah Masifnya Perkembangan Platform Digital

Sementara itu, Gubernur Lemhannas menyebut, KPID Jabar punya peran strategis untuk menjaga masyarakat agar memperoleh siaran nan edukatif, informatif sekaligus terhibur (rekreatif), baik dari televisi maupun radio. Terlebih Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah masyarakat terbesar di Indonesia.

"Masalahnya adalah, masyarakat kita semakin jarang nonton televisi. Begitupun pendengar radio menurun drastis. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan info maupun tayangan lainnya dari platform digital berbasis internet. Nah di sini belum ada pihak nan mengawasi," kata Ace.

Menurut Gubernur Lemhannas, perlindungan masyarakat dari konten berbasis internet melalui izin adalah sebuah keharusan.

"Kita sekarang agak sulit. KPI tak punya kewenangan untuk lakukan upaya perlindungan masyarakat dari platform internet. Siapa nan bisa kontrol itu? Siapa kontrol Tiktok, Instagtam alias platform medsos lain. Terlebih lagi, aspek perubahan demografi kita nan sekarang mungkin didominasi gen Alfa nan kecenderungan kuatnya adalah digital native. Itu berakibat pada semua aspek kehidupan," jelas Acei.

Karena itu, Ace berambisi Indonesia punya kedaulatan digital.

"Kalau tidak, kita hanya bakal jadi pasar negara asing, dengan beragam kepentingan nan mereka susupkan, baik itu ekonomi, sosial budaya, apalagi ideologi dan pilitik. Sekarang ini kita bisa memandang penetrasi nilai-nilai asing nan negatif nan masuk, meracuni ke dalam mindset anak-anak muda kita, nan pada gilirannya melemahkan ketahanan nasional," tambah Ace.