Banyak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri: Mungkin Salah Mekanisme Rekrutmen

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, merespons kejadian banyaknya kepala wilayah nan terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) nan dilakukan oleh KPK. Dia menilai, ada persoalan nan terjadi sehingga kejadian ini muncul.

Salah satunya, Tito menyoroti sistem pemilihan langsung. Di mana, kepala wilayah nan terjaring dalam operasi senyap KPK merupakan hasil pilihan masyarakat.

“Jawaban saya hanya satu aja, nan milih siapa? Udah gitu aja. nan milih siapa?,” ucap Tito di DPR, Senin (13/4).

“Nah (yang pilih) rakyat. Ya kan? Artinya apa? Apakah ini mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan sistem rekrutmen pilkada langsung nan rupanya enggak menjamin ada pemimpin nan menghasilkan pemimpin nan bagus? Ada pemimpin nan bagus, ada juga nan begini,” tambahnya.

Selain itu, Tito memandang ada masalah sistematis nan terjadi. Ia menilai, ada persoalan dalam sistem rekrutmen kepala daerah.

“Nah kemudian nan kedua ya masalah kesejahteraannya, moral hazard, integritas dan lain-lain. Gitu. Tapi, saya berpikir tidak hanya memandang case-nya saja, ini kan sudah berapa kali terjadi dalam waktu nan singkat ya. Artinya kan ada ada problema nan yang sistematis gitu. Ada problema dasar,” ucap Tito.

“Mungkin salah satunya adalah salah sistem rekrutmen nan selama ini di nan digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung. Ya toh?,” tambahnya.

Menurut Tito, pemilihan langsung memang ada sisi positifnya, namun juga mempunyai sisi negatif.

“Pilkada pemilihan langsung di satu sisi ada nan baik, ya ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya biaya politik nan mahal dan tidak menjamin nan terpilih rupanya orang nan baik,” tandasnya.

Sejak pelantikan kepala wilayah secara serentak pada 20 Februari 2025 lalu, setidaknya ada 10 kepala wilayah nan di-OTT KPK. Ada gubernur, wali kota, hingga bupati.

Mereka adalah: Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo; Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman; Bupati Rejang Lebong, M Fikri Thobari; Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq; Wali Kota Madiun, Maidi; dan Bupati Pati, Sudewo.

Kemudian, Gubernur Riau, Abdul Wahid; Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz; Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko; Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya; dan Bupati Bekasi, Ade Kuswara.