Bantah Isu 'Merger', NasDem: Yang Ditawarkan Surya Paloh Political Block

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya membantah rumor nan mencuat soal rencana “merger” antara Partai NasDem dan Partai Gerindra. Ia menegaskan, pendapat nan disampaikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh bukanlah penggabungan partai, melainkan konsep political block.

“Apa nan ditawarkan oleh seorang Surya Paloh adalah Political Block. Blok politik, bukan merger,” ujar Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4).

Willy menilai, penggunaan istilah merger dalam konteks politik tidak tepat lantaran istilah tersebut berasal dari bumi bisnis. Ia menekankan politik mempunyai terminologi dan konsep nan berbeda.

“Ini kan tentang istilah, tapi istilah itu substansi. Pak Surya tuh orang nan concern terhadap situasi politik kita. Apa referensi kita berpolitik? Itu Political Block. Ini orang nan membahas ini miskin, saya katakan, miskin literatur politiknya. Maka dia pakai istilah merger,” kata Willy.

“Kalau merger itu istilah perusahaan. Kita punya Political Organization, kita punya Business Organization. It’s so different. Maka gunakanlah istilah referensi nan tepat untuk sesuatu perihal nan tepat. Jangan kemudian gebyah uyah. Kalau lu nggak ngerti alias lu mau mendiskreditkan, itu lain cerita,” lanjutnya.

Menurut Willy, wacana nan berkembang soal ‘merger’ justru menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap literatur politik.

“Ini orang nan membahas ini miskin, saya katakan, miskin literatur politiknya. Maka dia pakai istilah merger,” ujar Ketua Komisi XIII DPR itu.

Willy menjelaskan konsep political block nan dimaksud adalah upaya political engineering untuk membangun kerja sama nan lebih solid dan tidak berkarakter transaksional antarpartai.

“Oke, apa itu Political Block? Ini adalah sebuah Political Engineering. Bagaimana perjuangan-perjuangan kebijakan itu menjadi satu tarikan napas, tidak transaksional. Kan selama ini transaksional banget,” kata Willy.

“Nah, kita memerlukan sebuah political block nan solid dari atas sampai ke bawah. Pemahamannya jangan merger dong. Ini orang nan nggak baca, orang nan nggak mempunyai literatur politik. Ini justru mendiskreditkan,” lanjutnya.

Ketua Komisi XIII menegaskan bahwa dalam sejarah politik Indonesia, konsep penggabungan partai pernah terjadi, namun perihal itu berbeda dengan pendapat nan saat ini didorong oleh NasDem.

“Kita pernah punya tradisi fusi kepartaian. Tapi itu di-drive dari atas oleh kekuasaan. Penggabungan partai hanya dua: satu partai-partai Islam menjadi PPP, partai-partai nasionalis menjadi PDI,” ujarnya.

Menurut Willy, pendapat political block merupakan pendekatan baru nan lebih progresif dalam kerja sama politik, berbeda dengan pola koalisi nan selama ini hanya muncul saat pemilu.

“Kan kita selama ini berpikir hanya sekretariat bersama, partai koalisi. Koalisi itu dalam proses kandidasi. Sementara di dalam proses government kita tidak mengenal koalisi. Kita kan presidensial. Pemerintahan koalisi itu dikenal di dalam parlementer,” ujarnya.

Willy menambahkan, konsep political block justru membuka ruang kerja sama politik nan lebih terstruktur tanpa menghilangkan independensi masing-masing partai.

“Tapi kita tidak pernah punya narasi gimana kita bisa melakukan proses Political Engineering secara kolektif bersama-sama dan independensi itu tetap ada. nan mempersatukan kita adalah objektif. Di sana dong,” tuturnya.

Menanggapi pertanyaan apakah NasDem dan Gerindra bakal melakukan fusi, Willy menegaskan wacana tersebut tetap berada pada tahap diskursus politik.

“Gini, konteksnya apa bentuknya, ini kan baru justru politik berkembang itu dari discourse. Politik ini discourse. Discoursenya apa? Mulai dari mimpi, mimpi kemudian diturunkan menjadi diskusi, dari obrolan kemudian diperdalam kita mau seperti apa Political Block ini,” katanya.

Ia pun mencontohkan konsep political block dengan menyebut Golkar sebagai salah satu bentuknya.

“Golkar itu Political Block, ingat ya. Dulu Undang-Undang nan lama, Undang-Undang Partai Politik dan Golongan Karya. Artinya kita punya dua Political Block. Satu dulu Bung Karno menamakan ketika dia mengeluarkan dekrit itu namanya Front Nasional nan berjulukan Nasakom itu. nan kedua Golongan Karya itu sebelumnya Sekber Golkar. Itu Political Block,” jelas dia.