Ahli Ingatkan Ancaman Panas Ekstrem di RI, Dorong Pemerintah buat HAP

Cuaca panas di Indonesia bukan lagi sekadar keluhan musiman. Dalam dua dasawarsa terakhir, intensitasnya meningkat tajam, dan akibat perubahan iklim, sekarang mulai mengarah pada ancaman serius bagi kesehatan publik.

Direktur Rujak Center for Urban Studies, Elisa Sutanudjaja, mengungkap bahwa cuaca panas tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Dalam sebuah obrolan tentang “Kota Pesisir Utara Pulau Jawa”, dia mengatakan jumlah hari dengan suhu panas ekstrem di Jakarta melonjak drastis.

Jika pada periode 1994–2003 hanya tercatat 28 hari panas per tahun, maka pada 2014–2023 jumlahnya melonjak menjadi 167 hari per tahun. Bahkan pada Oktober 2023, saat kejadian El Nino melanda, suhu di Jakarta tercatat konsisten berada di atas 35 derajat Celsius sepanjang bulan.

“Karena panas datang setiap tahun, kita jadi terbiasa dan condong menganggapnya wajar. Padahal ini ancaman nyata,” kata Elisa.

Menurut Elisa, rendahnya kesadaran publik terhadap ancaman panas membikin rumor ini kerap terabaikan. Berbeda dengan musibah seperti gempa alias banjir nan mempunyai simulasi rutin, Indonesia belum mempunyai literasi publik nan memadai soal akibat panas ekstrem.

Kondisi ini diperparah dengan ketergantungan masyarakat pada pendingin ruangan (AC) sebagai solusi utama. Elisa menilai, pendekatan ini justru menimbulkan masalah baru.

Pertama, AC tidak terjangkau bagi golongan rentan nan justru paling terdampak panas. Kedua, penggunaan AC memperparah pengaruh urban heat island lantaran membuang panas ke lingkungan sekitar. Ketiga, konsumsi listrik nan meningkat dan tetap banyak berjuntai pada batu bara, turut mendorong emisi dan memperparah krisis iklim. Terakhir, AC menciptakan ilusi kenyamanan nan rentan kandas saat terjadi pemadaman listrik.

Ia mencontohkan kasus di Florida, AS, pada 2017, ketika pemadaman listrik menyebabkan suhu dalam sebuah panti jompo melonjak hingga 41 derajat Celsius dan menewaskan 12 lansia.

Elisa menilai, kreasi kota di Indonesia turut memperburuk situasi. Dominasi beton dan aspal membikin panas terserap di siang hari dan dilepaskan kembali pada malam hari, memperkuat pengaruh urban heat island.

“Panas bukan hanya soal cuaca, tapi juga soal kreasi kota, infrastruktur, dan kebijakan publik,” kata dia.

Ia juga menyoroti ketimpangan dalam menghadapi panas. Warga dengan akses terhadap ruang hijau, rumah layak, alias kendaraan ber-AC tentu lebih terlindungi dibanding mereka nan tinggal di area padat dengan ventilasi buruk.

“Panas memperbesar ketimpangan. Ini bukan takdir iklim, tapi hasil dari keputusan kebijakan,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Elisa menekankan pentingnya kembali memandang praktik penyesuaian lokal nan selama ini berkembang di masyarakat. Misalnya, penggunaan ventilasi silang, laman terbuka, hingga aktivitas kolektif seperti menyiram laman alias berkumpul di bawah pohon.

Ia juga mencontohkan proyek rusunawa purwarupa di Tegal hasil kerja sama Kementerian PUPR dan JICA, nan mengangkat prinsip gedung berkepanjangan tanpa AC. Desainnya terinspirasi dari arsitektur kolonial, dengan ventilasi alami dan material berinsulasi tinggi untuk menjaga kenyamanan suhu. Rusunawa 3 lantai ini menggunakan sistem hybrid beton-kayu, efisien energi, dan didesain untuk suasana tropis

“Teknologi pendinginan tidak selalu kudu mesin. Banyak solusi sudah ada sejak lama, tapi kita lupakan,” katanya.

Dorong Pembuatan Heat Action Plan

Meski tren panas terus meningkat seperti di Semarang nan sekarang mengalami 40 hingga 50 hari panas ekstrem per tahun dari sebelumnya hanya 8 hari, Indonesia hingga sekarang belum mempunyai Heat Action Plan (HAP).

Padahal, rencana ini krusial untuk mengantisipasi akibat panas sebelum menjadi bencana, mulai dari sistem peringatan dini, penyediaan ruang pendinginan darurat, hingga perlindungan bagi pekerja luar ruang.

“El Nino alias perubahan suasana itu nyata, tapi kita belum punya strategi unik menghadapi panas. Semua tetap reaktif,” ujar Elisa.

Ia juga menyoroti belum digunakannya parameter krusial seperti Wet-Bulb Globe Temperature (WBGT) dalam peringatan cuaca, nan krusial bagi pekerja lapangan seperti ojek online, petugas kebersihan, hingga pekerja konstruksi.

Bagi Elisa, panas adalah “bencana nan tak terlihat”,tidak datang dengan sirine alias gemuruh, tetapi perlahan menggerus kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, dia membujuk publik untuk mulai mengubah langkah pandang terhadap panas, dari sekadar keluhan menjadi sinyal bahaya.

“Kita tidak perlu menunggu pemerintah untuk mulai beradaptasi. Kesadaran adalah langkah pertama,” katanya.

Ia menegaskan, tanpa perubahan langkah pandang dan kebijakan nan serius, Indonesia berisiko menghadapi krisis panas seperti nan sudah terjadi di negara lain.

“Panas tidak pernah mengetuk pintu. Tapi bukan berfaedah kita boleh terus menutup mata,” pungkasnya.