1 jam yang lalu
Berdasarkan info Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 20 April 2026, delapan wilayah di Sumut telah menyatakan komitmennya untuk memberikan support kepada wilayah terdampak di Aceh.
Kota Medan mengusulkan support sebesar Rp50 miliar kepada Kabupaten Aceh Tamiang. Kabupaten Deli Serdang juga mengusulkan Rp50 miliar untuk Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, Kabupaten Simalungun mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Aceh Utara, dan Kabupaten Asahan mengusulkan Rp30 miliar untuk Kabupaten Bireuen.
Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai mengusulkan support Rp25 miliar kepada Kabupaten Pidie Jaya. Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengusulkan Rp25 miliar untuk Kabupaten Aceh Tengah, Kota Pematangsiantar Rp25 miliar untuk Kabupaten Bener Meriah, serta Kabupaten Labuhanbatu Rp25 miliar untuk Kabupaten Gayo Lues.
Tito menegaskan nilai support tersebut mempunyai akibat signifikan bagi percepatan pemulihan di wilayah terdampak, terutama dalam mendukung pembangunan kediaman tetap (huntap) dan pemulihan kegunaan pemerintahan.
“Di sana Rp25 miliar bukan nomor kecil. Itu bisa untuk beli tanah, untuk huntap, apalagi menghidupkan kembali pemerintahan nan belum melangkah optimal,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito memastikan sistem hibah antar wilayah bakal dikawal secara ketat oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, agar proses penyaluran melangkah sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Saat ini, penanganan musibah di wilayah terdampak telah memasuki fase transisi setelah menyelesaikan tanggap darurat. Secara umum, kondisi jasa dasar dan prasarana telah kembali berfungsi, meskipun belum sepenuhnya permanen.
“Per hari ini kami anggap bahwa sebagian besar sudah normal secara fungsional. Jalan belum sempurna, tapi bisa dilewati. Jembatan belum sempurna, tapi banyak nan sudah dilewati, terutama nan nasional dan provinsi untuk logistik,” ujar Tito.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·