Zulkifli Hasan Sebut Kopdes Merah Putih Bisa Tekan Kebocoran Distribusi Bantuan Subsidi

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).(Dok. Antara)

MENTERI Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) bakal menjadi pusat penyaluran beragam support bersubsidi dari pemerintah. Langkah ini diambil untuk menekan nomor kebocoran pengedaran dan memastikan support diterima oleh masyarakat nan tepat sasaran.

“Kita berambisi kelak bocornya nol,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (15/10).

Zulkifli menjelaskan bahwa koperasi ini dirancang untuk menyalurkan beragam program strategis pemerintah, mulai dari support pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), gas elpiji bersubsidi, pupuk, perangkat dan mesin pertanian (alsintan), hingga akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keberadaan koperasi di tingkat desa diharapkan bisa memangkas rantai pengedaran nan selama ini memicu tingginya nilai di tingkat konsumen.

Ia mencontohkan nilai tabung elpiji 3 kilogram nan seringkali mencapai Rp23.000 di masyarakat akibat panjangnya rantai pasok. Padahal, nilai ideal nan semestinya dijangkau masyarakat berada di kisaran Rp18.000 hingga Rp18.500 per tabung.

“Kenapa mahal? Panjang rantai pasoknya. Maka di sini tiap desa kan ada koperasi,” tambahnya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp3 miliar per unit untuk pembangunan koperasi beserta sarana pendukungnya. Fasilitas tersebut mencakup gedung operasional, satu unit truk, satu mobil pikap, dua kendaraan roda tiga, serta perlengkapan pendukung lainnya.

Dalam struktur pengelolaannya, kepala desa bakal bertindak sebagai majelis pengawas, sementara ketua koperasi dipilih langsung oleh warga. Untuk menjaga profesionalitas, operasional koperasi bakal didampingi oleh seorang manajer selama dua tahun pertama.

Selain sebagai penyalur bantuan, koperasi desa juga diproyeksikan sebagai off-taker alias pembeli hasil produksi masyarakat. Koperasi bakal menyerap gabah petani jika nilai pasar jatuh di bawah ketentuan pemerintah. Skema serupa juga bakal diterapkan untuk hasil tangkapan nelayan.

Meski demikian, Zulkifli mengakui bahwa penerapan program ini tetap memerlukan penyempurnaan dan waktu untuk membiasakan masyarakat serta melatih pengelola koperasi agar mempunyai jiwa kewirausahaan.

“Tidak semua besok langsung bagus semua. Ada proses membiasakan warga, melatih koperasi jadi entrepreneur itu perlu waktu,” jelasnya.

Guna memastikan kesiapan operasional, pemerintah telah berkoordinasi dengan TNI, Polri, serta pemerintah wilayah melalui surat resmi untuk membantu pengawasan kesiapan pupuk dan gas bersubsidi di lapangan. Pembangunan koperasi desa ini diharapkan menjadi motor pemerataan ekonomi agar kemajuan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan.

Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan juga meninjau akomodasi jasa transaksi finansial dari PT Bank Negara Indonesia Tbk nan terintegrasi di area koperasi untuk memudahkan akses perbankan bagi penduduk desa. (Ant/H-3)