Zulhas Ungkap Nasib 13 Ribu Dapur MBG yang Dituding Boros

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan nasib 13 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) nan dinilai boros. Penanganan 13 ribu titik dapur MBG bakal dibagi menjadi dua kategori utama berasas tingkat prioritas wilayah, terutama wilayah dengan nomor stunting nan tinggi alias nan berada di area merah.

Zulhas mengatakan SPPG nan berada wilayah tertinggal dan wilayah dengan kasus stunting tinggi, seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT), pemerintah menargetkan penyelesaian dalam waktu sebulan.

"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, nan wilayah tertinggal, nan tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, jika di peta itu wilayah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita bakal selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konvensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Sementara itu, untuk sebagian besar titik lainnya nan berada di wilayah Sumatera, Jawa, pemerintah memerlukan waktu penanganan sekitar dua bulan. Menurut Zulhas, pemerintah memerlukan waktu untuk mencari jalan keluar dari persoalan tersebut.

"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, nan 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami bakal pelajari perlu waktu dua bulan," beber Zulhas.

Untuk itu, Zulhas meminta kepada para pihak mengenai agar tidak melakukan tindakan demonstrasi lagi. Zulhas menegaskan pemerintah bakal terus merinci corak penyelesaian untuk sisa wilayah tersebut dan memastikan seluruh proses melangkah transparan.

"Jadi para teman-teman nan bergerak di bagian ini, jika sudah membaca komunikasi, minta memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya telah mengantongi data-data wilayah dengan nomor stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Di wilayah tersebut, Sudaryono menjelaskan andaikan ada dapur MBG nan sudah dibangun agar segera dibuka operasional baru.

"Maka kami bakal memprioritaskan gimana berasas info itu kami cek manakala sudah ada dapur nan memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan. Jadi, ada ini ada merah-merah itu di Papua, di NTT, termasuk juga beberapa wilayah di pulau lain ada di Sumatera, ada sebagian di Jawa saya lihat tadi, itu gimana segera," ujar Sudaryono.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya telah memberikan daerah-daerah rawan stunting kepada BGN. Budi menyebut sebelum 5 Agustus, SPPG nan sudah siap dibuka langsung di daerah-daerah nan stunting tinggi.

"Karena beliau (Kepala BGN) punya wajib unik untuk stunting, beliau tuh sudah punya beberapa SPPG Pak, 'Ini mau dibuka apa enggak, 13 ribuan'. Nah kita udah lihat Pak ini ada peta-peta nan stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya, itu kelak bakal segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," tutur Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, meminta pemerintah melakukan audit 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) nan membikin royal anggaran Rp 1 triliun setiap bulan. Ia meminta ada investigasi mengenai temuan itu.

"Pertama, jika terdapat kejanggalan alias penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Yahya mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) mesti berhati-hati melakukan pembayaran SPPG. Ia menyebutkan, jika terbukti melanggar, 13 ribu titik SPPG itu kudu diberi sanksi.

(acd/acd)