Zulhas: Daerah Lain Tiru Jakarta Kelola Sampah, Bantargebang Tak Open Dumping

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta pemerintah wilayah di seluruh Indonesia meniru aktivitas pemilahan sampah nan saat ini dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut dia, langkah Jakarta dapat menjadi model dalam menyelesaikan persoalan sampah nasional nan selama ini tetap didominasi sistem pembuangan terbuka alias open dumping.

Open dumping adalah metode pengelolaan sampah dengan langkah membuang alias menumpuk sampah begitu saja di ruang terbuka tanpa adanya proses pengolahan, pemilahan, maupun penutupan tanah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Zulhas mengapresiasi langkah sigap Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, nan menerbitkan patokan pemilahan sampah dan langsung menggerakkan implementasinya hingga tingkat RT dan RW.

"Baik, Saudara-saudara. Sungguh kami memberikan apresiasi, penghargaan nan tinggi, Gubernur DKI, Mas Pram, bergerak cepat. Baru bulan lampau melahirkan Pergub, lanjut sekarang aktivitas masif melalui RT/RW untuk pemilahan sampah. Pemilahan sampah itu kata kunci, ya, kata kunci," kata Zulhas usai menghadiri Apel Siaga "Jaga Jakarta Pilah Sampah" di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (21/6).

Menurut dia, persoalan sampah tidak bakal pernah selesai andaikan masyarakat tetap mencampur seluruh jenis sampah sebelum dibuang.

"Kita tidak bisa lagi seperti nan lalu, sampah ditaruh, campur, terus dibuang open dumping begitu, itu enggak bakal selesai-selesai. Kalau kita bisa memilah, maka dengan sigap lainnya urusan bisa kita selesaikan," ujarnya.

Zulhas mengatakan pemerintah pusat apalagi bakal menjadikan Jakarta sebagai contoh bagi wilayah lain dalam mengelola sampah.

"Melihat DKI nan seperti ini, saya optimis. Untuk daerah-daerah lain, saya sudah meminta kepada Deputi Menko Pangan, lantaran saya diminta oleh Presiden sebagai Ketua Satgas untuk menyelesaikan masalah sampah ini, agar kelak daerah-daerah lain mencontoh saja. Enggak usah pusing-pusing, contoh saja DKI nan sudah melangkah dengan bagus ini," ucapnya.

Ia menegaskan, pemerintah tidak lagi memperbolehkan praktik open dumping, termasuk di TPST Bantargebang nan selama puluhan tahun menjadi tempat pembuangan sampah Jakarta.

"Iya, memang nan disampaikan Pak Gubernur kudu kita lakukan. Karena open dumping udah enggak boleh. Jadi kelak seperti Bantargebang bakal ditutup, enggak boleh lagi. Sehingga sampah itu di tiap tempat kudu selesai. Kalau open dumping tetap seperti sekarang, tentu bakal kena penalti. Ada undang-undang sekarang," kata Zulhas.

Menurutnya, pemerintah menargetkan persoalan sampah di Bantargebang dapat diselesaikan melalui pembangunan akomodasi insinerator nan mengubah sampah menjadi daya listrik.

"Insyaallah 2028 Jakarta selesai melalui insinerator Bantargebang. Beberapa wilayah lain, pertama kelak bakal dilaunching, diumumkan, sudah jadi, nan pakai insinerator itu di Sumatera Selatan, Oktober. Mudah-mudahan kelak Presiden nan bakal meresmikan," ujarnya.

Ingub Pemilahan Sampah

Dalam kesempatan nan sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan Pemprov DKI telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 sebagai dasar penyelenggaraan aktivitas pemilahan sampah dari sumber.

Pramono juga mengungkapkan, Jakarta bakal mempunyai tiga pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), masing-masing di Bantargebang, Tanjungan, dan Sunter. Selain itu, RDF Rorotan dan RDF Bantargebang tetap dioperasikan untuk membantu pengolahan sampah.

"Yang kedua, kami secara resmi sudah berkoordinasi dengan Bapak Menko dan Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta bakal mempunyai tiga pembangkit listrik tenaga sampah, nan pertama di Bantar Gebang, nan kedua di Tanjungan, nan ketiga di Sunter. Selain itu, RDF Rorotan dan RDF Bantar Gebang tetap bakal dilanjutkan, maka neraca sampah di Jakarta nan 9.000 (Ton) per hari, mudah-mudahan di tahun depan, Bapak Menko, sudah bakal tertangani dengan baik," kata Pramono.

Ia juga mengaku terkejut dengan antusiasme penduduk dalam menjalankan program pemilahan sampah nan baru melangkah beberapa waktu terakhir.

"Terus terang saja, secara signifikan, saya juga surprise lantaran aktivitas sampah di Jakarta ini rupanya masif sekali. Kenapa masif sekali? Banyak RT-RT nan apalagi seperti Rorotan, Cilincing, itu sudah jauh lebih maju dari nan saya perkirakan," ujar Pramono.

Menurut dia, sejumlah lingkungan penduduk telah melakukan pemilahan sampah organik untuk budidaya maggot, pakan ikan, hingga pengolahan pupuk.

Karena itu, Pemprov DKI berencana membuka area pengelolaan sampah organik seluas sekitar 90 hektare di Ciangir.

"Maka kami untuk di Ciangir, segera bakal membuka, kita mempunyai ladang lahan di sana kurang lebih 90 hektar untuk pengembangan nan untuk organik tetapi untuk maggot dan juga untuk pupuk dan sebagainya," kata Pramono.

Sebelumnya, dalam sambutannya, Pramono menyebut Jakarta menghasilkan sekitar 9.000 ton sampah per hari. Sementara itu, timbunan sampah di TPST Bantargebang disebut telah mencapai sekitar 55 juta ton dengan ketinggian mencapai 60 meter.

Melalui aktivitas pemilahan sampah dari sumber serta pembangunan beragam akomodasi pengolahan sampah, Pemprov DKI menargetkan hanya sampah residu nan nantinya dikirim ke Bantargebang.