Yusril: Kasus Dugaan Korupsi Silmy Karim Jadi Tamparan ke Pemerintah

2 minggu yang lalu

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan kasus dugaan korupsi nan menyeret delapan pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi tamparan keras bagi pemerintah.

Yusril menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus norma nan tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan penyimpangan jasa keimigrasian tersebut.

"Pemerintah sangat prihatin dengan kejadian ini. Di saat kita sedang gencar mencanangkan pemerintahan nan bersih, rupanya praktik korupsi di bagian keimigrasian tetap ditemukan. Ini menjadi tantangan berat bagi kami untuk memperketat pengawasan dan menegakkan norma tanpa pandang bulu sesuai pengarahan Presiden," ujar Yusril melalui keterangan persnya, Kamis (4/6).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kasus ini menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat, serta sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Mereka sekarang sudah dinonaktifkan usai ditahan KPK.

Berdasarkan pendalaman awal, Yusril bilang dugaan kasus norma nan disangkakan kepada Silmy terjadi pada rentang tahun 2023 hingga 2024. Saat itu, nan berkepentingan tetap mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, sehingga perkara ini tidak berangkaian dengan kapabilitas alias kedudukan barunya sebagai Wakil Menteri.

Yusril lantas menginstruksikan kepada Silmy dkk untuk bersikap kooperatif dan mematuhi seluruh tahapan pemeriksaan nan dilakukan oleh tim interogator KPK. Pemerintah, terang dia, memberikan kepercayaan penuh kepada KPK sebagai lembaga independen untuk mengusut tuntas perkara demi tegaknya keadilan.

"Kami pastikan pemerintah tidak bakal menghalang-halangi proses hukum. Kami membuka pintu koordinasi selebar-lebarnya dan siap membantu interogator KPK jika memerlukan info alias info tambahan," ucap Yusril.

"Kita tunggu berbareng gimana proses ini melangkah hingga berkas dinyatakan cukup bukti untuk diuji di pengadilan," sambungnya.

Lebih lanjut, Yusril juga menyampaikan apresiasi atas keahlian konsisten KPK dalam memberantas korupsi. Terkait laporan kepada Kepala Negara, Yusril menyebut bahwa Presiden diyakini telah menerima laporan berkala dari Kejaksaan Agung, mengingat KPK secara kelembagaan berkarakter independen dan tidak mempunyai tanggungjawab struktural untuk melapor langsung ke Presiden dalam ranah penyidikan.

Langkah bersih-bersih

Kasus nan sedang diusut KPK berangkaian dengan dugaan permainan birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi mengenai percepatan publikasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) maupun Izin Tinggal Tetap (ITAP), khususnya bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).

Sejumlah pihak diduga memungut biaya tidak resmi di luar ketentuan agar arsip selesai lebih cepat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), tindakan memungut biaya sepihak nan tidak disetorkan ke Kas Negara tersebut masuk ke dalam kategori tindak pidana pemerasan.

Merespons situasi tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bergerak sigap dengan melakukan reformasi total pada sistem pelayanan sejak Kabinet Merah Putih pertama kali dibentuk.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sekarang telah resmi menghapus seluruh skema percepatan bayar di luar prosedur (seperti praktik jalur kilat 1 hari alias 2 hari selesai dengan tarif ilegal).

Seluruh jasa keimigrasian sekarang wajib melangkah sesuai prosedur standar, operasional biaya dipastikan transparan, dan wajib disetorkan penuh ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Langkah pembersihan ini diharapkan menjadi refleksi dan momentum pertimbangan total agar pelayanan keimigrasian di masa depan menjadi jauh lebih baik, bersih, dan berintegritas," kata Agus.

Pada Kamis sore ini, KPK berencana menggelar konvensi pers untuk menyampaikan kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan bangunan komplit perkara nan menjerat Silmy dan tujuh orang tersangka lainnya.

(ryn/fra)

Add