WFH ASN Bakal Lanjut? Purbaya: Tunggu Perkembangan Harga Minyak

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) nan telah melangkah selama sebulan tetap dalam tahap evaluasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengukur akibat dari kebijakan tersebut.

Seperti nan diketahui, kebijakan WFH ini untuk menghemat konsumsi BBM akibat lonjakan nilai minyak global. Maka dari itu, Purbaya menjelaskan keberlanjutan kebijakan tersebut tetap sangat berjuntai pada kondisi ketidakpastian dunia saat ini terutama pergerakan nilai minyak dunia.

"Kita lihat dulu seperti apa perkembangan minyak dunia. Dan kita lihat apakah kita tetap ngirit sedikit-sedikit alias nggak. Tapi jika membaik, yaudah," ujar Purbaya kepada pewarta dikutip Selasa (5/5/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan WFH sejauh ini memberikan akibat netral condong positif terhadap perekonomian.

"Cuman dampaknya sih mungkin netral alias positif kepada ekonomi ya," ujarnya.

Kendati demikian, Purbaya menilai terdapat sejumlah aspek lain nan juga memengaruhi perlambatan ekonomi. Namun dirinya menegaskan pemerintah bakal segera membereskan perihal tersebut dalam waktu dekat.

"Ada aspek lain nan memperlambat ekonomi, tapi kelak kita betulin dalam waktu dekat besok kan info pertumbuhan ekonomi katanya bagus," ujarnya.

Pemerintah resmi menetapkan kebijakan WFH bagi ASN setiap Jumat, bertindak mulai 1 April 2026 di seluruh Indonesia. Adapun, kebijakan ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran, percepatan digitalisasi birokrasi, dan efisiensi energi. Dalam praktiknya, WFH tidak bertindak bagi sektor pelayanan publik vital

"Penerapan work from home (WFH) bagi ASN, abdi negara sipil negara, di lembaga pusat dan daerah, nan dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, ialah setiap hari Jumat nan diatur melalui surat info dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan surat info Menteri Dalam Negeri (Mendagri)," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konvensi pers, Selasa (31/3/2026).

Kebijakan ini juga mencakup transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital, efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, selain untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik.

Selanjutnya pemerintah melakukan efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50%, dan luar negeri hingga 70%.

"Khusus untuk daerah, ini ada himbuan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini bakal diatur oleh surat info dari Menteri Dalam Negeri," tegas Airlangga..

(haa/haa)

Add