Wantimpres Tetapkan 3 Bidang Strategis, Bamsoet Ungkap Pembagian Tugasnya

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menggelar rapat pleno kedua Wantimpres. Rapat tersebut menyepakati pembagian tiga bagian strategis untuk memperkuat efektivitas pemberian nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ketiganya adalah Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nan diketuai Agum Gumelar, Bidang Kesejahteraan Sosial nan diketuai Pratikno, serta Bidang Ekonomi dan Keuangan nan diketuai Chairul Tanjung. Pembagian tiga bagian ini diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rekomendasi nan lebih fokus, cepat, dan tepat sasaran.

"Penyederhanaan menjadi tiga bagian ditujukan untuk meningkatkan kualitas kerja Wantimpres. Presiden Prabowo memerlukan masukan nan objektif, tajam, berbasis data, dan menawarkan solusi nyata. Tantangan nasional semakin kompleks, mulai dari geopolitik, keamanan, penegakan hukum, tekanan ekonomi global, hingga kemiskinan dan pengangguran. Wantimpres kudu bisa membaca persoalan lebih awal, mengidentifikasi akar masalah, serta memberikan pilihan kebijakan nan bisa segera dijalankan Presiden," kata Anggota Wantimpres Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai mengikuti Rapat Pleno Kedua Wantimpres di Kantor Sekretaris Negara Jakarta, Kamis (15/10/26).

Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Bamsoet berada di bagian politik, hukum, dan keamanan. Ketua MPR ke-15 ini menjelaskan, Bidang Politik, Hukum dan Keamanan nan diketuai Agum Gumelar beranggotakan sembilan orang, yakni, dirinya, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Margarito Kamis, Mohammad Hatta, Ida Bagus Purwalaksana, dan Yahya Cholil Staquf.

Bidang ini berkolaborasi dengan Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Cakupannya meliputi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, termasuk Kejaksaan Agung, TNI, dan Polri. Bidang ini diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik, supremasi hukum, perlindungan HAM, pertahanan negara, keamanan nasional, serta menghadapi ancaman siber dan kejahatan lintas negara.

"Stabilitas politik dan keamanan merupakan fondasi pembangunan nasional. Ancaman sekarang semakin rumit, dari bentrok geopolitik, serangan siber, disinformasi, penyalahgunaan artificial intelligence, hingga kejahatan lintas negara. Wantimpres kudu bisa memberikan peringatan awal dan rekomendasi strategis sebelum persoalan berkembang menjadi krisis. Penegakan norma nan adil, kepastian hukum, profesionalisme aparat, dan kepercayaan rakyat terhadap negara kudu menjadi perhatian utama," kata Bamsoet.

Bidang Kesejahteraan Sosial

Bidang Kesejahteraan Sosial nan diketuai Pratikno mempunyai sepuluh anggota, termasuk Dato' Sri Tahir, Sinta Nuriyah Wahid, Muhammad Quraish Shihab, Anwar Iskandar, Salim Segaf Al-Jufri, Said Aqil Siroj, Philip Kuntjoro Wijaya, Budi Santoso Tanuwibowo, dan Jacky Manuputty.

Bidang ini berkolaborasi dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Mitranya mencakup kementerian nan menangani kepercayaan dan haji, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, wanita dan anak, kependudukan dan keluarga, pemuda dan olahraga, sosial, pekerja migran, pembangunan desa, koperasi, UMKM, serta ekonomi kreatif. Bidang ini berkedudukan mengkaji efektivitas perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, pemerataan pelayanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar faedah pembangunan semakin dirasakan rakyat.

"Keberhasilan pembangunan kudu diukur dari perubahan kehidupan rakyat. Apakah kemiskinan berkurang, lapangan kerja bertambah, pendidikan dan kesehatan semakin terjangkau, serta petani, nelayan, buruh, dan UMKM semakin sejahtera. Program Makan Bergizi Gratis, perlindungan sosial, koperasi, dan pemberdayaan desa kudu betul-betul tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar sudah dikeluarkan, tetapi persoalan mendasar masyarakat belum terselesaikan. Wantimpres kudu membantu Presiden menemukan halangan penyelenggaraan program sekaligus jalan keluarnya," tegas Bamsoet.

Bidang Ekonomi dan Keuangan

Bidang Ekonomi dan Keuangan nan diketuai Chairul Tanjung mempunyai tujuh anggota, termasuk Muhammad Hatta Rajasa, Jusuf Hamka, Soekarwo, Muhammad Qodari, Ignasius Jonan, dan Jusuf Wanandi.

Bidang ini mempunyai cakupan mitra paling luas, meliputi Kemenko Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Pangan, serta koordinasi bagian Hilirisasi dan Transisi Energi. Mitranya mencakup kementerian nan menangani investasi, industri, perdagangan, ketenagakerjaan, pariwisata, energi, pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, transmigrasi, perhubungan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, serta Badan Pangan Nasional dan Badan Gizi Nasional.

Mitra strategis lainnya adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Bidang ini diharapkan bisa menyelaraskan kebijakan fiskal, moneter, investasi, hilirisasi, infrastruktur, ketahanan pangan dan energi, serta pembuatan lapangan kerja.

"Target pertumbuhan ekonomi 8 persen memerlukan terobosan besar. Investasi kudu menghasilkan industri produktif dan lapangan kerja berkualitas, hilirisasi kudu memperbesar nilai tambah nasional, sementara ketahanan pangan dan daya kudu mengurangi ketergantungan impor. Wantimpres perlu memberikan kajian kenapa investasi belum optimal, biaya logistik tetap tinggi, industri menghadapi tekanan, serta gimana kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil dapat bergerak lebih selaras untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi," jelas Bamsoet

Ketua Dewan Pembina Perkumpulan Alumni Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran ini menegaskan, keberhasilan pembidangan sangat berjuntai pada keahlian ketiga bagian bekerja secara terpadu. Persoalan kelangkaan BBM, misalnya, berangkaian dengan ketahanan energi, distribusi, nilai pangan, inflasi, hingga stabilitas sosial.

Demikian pula pengangguran nan mengenai dengan investasi, pendidikan, industri, dan kualitas tenaga kerja. Karena itu, Wantimpres perlu memperkuat koordinasi antar kementerian, memanfaatkan info BPS dan Bappenas, serta menyusun rekomendasi lintas sektor nan terukur.

"Wantimpres kudu berani menyampaikan pandangan nan objektif kepada presiden, termasuk ketika suatu kebijakan perlu diperbaiki. Rekomendasi kudu menjelaskan akar persoalan, dampaknya, langkah penyelesaian, serta kementerian alias lembaga nan bertanggung jawab. Dengan tiga bagian nan bekerja secara sinergis, Wantimpres dapat semakin bisa membantu Presiden Prabowo mengambil keputusan nan cepat, tepat, dan berpihak pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat," ujar Bamsoet.

(eva/amw)