Wamensos Koordinasi dengan Kepala Daerah, Bahas Sekolah Rakyat 2026 hingga DTSEN

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan wilayah dalam penyelenggaraan program prioritas, meliputi pembangunan Sekolah Rakyat tahun 2026, pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), serta pengembangan program pemberdayaan masyarakat.

Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro didampingi Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Mu’minun, serta Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun berbareng jajaran. Wamensos Agus Jabo turut didampingi oleh pejabat ketua tinggi pratama di lingkungan Kementerian Sosial.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat, Herman Koswara, menyampaikan bahwa usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Maluku Tenggara telah masuk dalam Tahap III tahun 2026 dengan luas lahan sekitar 10 hektare.

“Kami mendorong agar seluruh kesiapan administratif, termasuk legalitas lahan dan arsip lingkungan, dapat segera diselesaikan agar pembangunan melangkah sesuai tahapan,” ujar Herman.

Ia juga menegaskan secara tidak langsung bahwa kesiapan manajemen menjadi aspek krusial dalam memastikan penerapan program Sekolah Rakyat melangkah tepat waktu dan sesuai perencanaan.

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro melaporkan bahwa usulan Sekolah Rakyat di wilayahnya juga telah masuk dalam Tahap III tahun 2026, dengan kesiapan lahan serta proses AMDAL nan sedang berjalan.

“Pemerintah wilayah siap mendukung penuh program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, melalui kesiapan lahan, penguatan data, dan sinergi lintas sektor,” ujar Anom.

Ia menyampaikan bahwa Pemalang terus melakukan pemutakhiran DTSEN melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Kemensos, serta tengah menyiapkan reaktivasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi sekitar 46.000 jiwa. Selain itu, dia melaporkan bahwa penanganan kediaman tetap bagi korban banjir melangkah dengan baik.

Di sektor pemberdayaan, Anom juga menyinggung tantangan program anyaman pelepah pisang nan terkendala aspek cuaca, meskipun telah mendapat support mesin pemintal dari Kemensos. Hal ini, menurutnya, menunjukkan perlunya support berkepanjangan agar program pemberdayaan dapat semakin optimal.

Sementara itu, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun mengusulkan support sarana produksi berupa mesin pemarut singkong untuk mendukung pengembangan pangan lokal.

“Kami berambisi adanya support perangkat produksi agar potensi lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia secara tidak langsung menekankan bahwa penguatan ekonomi berbasis potensi lokal menjadi strategi krusial dalam meningkatkan kemandirian masyarakat di daerah.

Dalam diskusi, Dinas Sosial Kabupaten Pemalang turut menyampaikan sejumlah hambatan di lapangan, antara lain tantangan koordinasi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta kebutuhan rotasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal tersebut menunjukkan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor dan support terhadap pendamping sosial tetap menjadi kebutuhan krusial dalam penyelenggaraan program di tingkat daerah.

Menanggapi beragam perihal tersebut, Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas Presiden nan menyasar anak-anak dari family miskin pada desil 1 dan desil 2.

“Sekolah Rakyat ini bukan berbasis pendaftaran, tetapi berbasis rekrutmen menggunakan info DTSEN, sehingga betul-betul menyasar mereka nan paling membutuhkan,” tegas Agus Jabo.

Ia juga menekankan pentingnya integrasi program berbasis data. Secara tidak langsung, Agus Jabo menegaskan bahwa kualitas DTSEN menjadi fondasi utama dalam memastikan seluruh intervensi sosial melangkah tepat sasaran.

“Kami mau memastikan seluruh program sosial terintegrasi, tepat sasaran, dan berakibat nyata melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah,” tambahnya.

Terkait hambatan koordinasi di lapangan, Agus Jabo mengarahkan agar pemerintah wilayah dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan unit teknis mengenai di Kementerian Sosial.

Pada kesempatan nan sama, Direktur Pemberdayaan Sosial Masyarakat Adrianus Ala menyampaikan komitmen penguatan pemberdayaan melalui pembentukan golongan masyarakat berbasis data.

“Kami bakal mendorong pembentukan golongan masyarakat berbasis DTSEN, sehingga intervensi pemberdayaan dapat lebih terarah dan menyasar desil 1 hingga 4,” ujarnya.

Adrianus juga menegaskan secara tidak langsung bahwa pendekatan berbasis organisasi menjadi strategi krusial dalam memperluas akibat program pemberdayaan secara berkelanjutan.