3 bulan yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, mengatakan eksekusi lahan Hotel Sultan tetap berjalan pada Kamis (18/6/2026).
Dia menyebut, eksekusi ini dilakukan setelah PT Indobuildco selaku pengelola Hotel Sultan menggunakan lahan di Blok 15 area Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, selama 50 tahun
"Jadi bisa dikatakan bahwa Indobuildco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini," ujar Bambang di depan Hotel Sultan.
Menurutnya, area ini merupakan aset strategis nan kudu dikembalikan kepada negara. Bambang menyebut, hotel ini bakal dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Saat ditanya apakah setelah eksekusi pengosongan lahan apakah gedung Hotel Sultan dirobohkan alias tidak, Bambang enggan memberikan jawaban. Menurutnya, saat ini tetap konsentrasi proses eksekusi.
"Kita belum tahu sampai sekarang. nan krusial kita sekarang konsentrasi dulu kepada eksekusi aja dulu," tegasnya.
Sebagai informasi, perselisihan bermulai dari status lahan Blok 15 GBK nan ditempati Hotel Sultan. Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPKGBK) menyatakan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 atas nama PT Indobuildco telah berhujung dan tidak diperpanjang oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Karena itu, pemerintah menilai pengelolaan lahan tersebut kudu dikembalikan ke negara.
Namun, PT Indobuildco menyatakan tetap mempunyai kewenangan atas pengelolaan Hotel Sultan berasas perpanjangan HGB hingga 2053.
Perbedaan tafsir mengenai status lahan itu kemudian berujung pada serangkaian gugatan hukum.
Pada Februari 2026, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan PPKGBK mengusulkan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah PT Indobuildco dinilai tidak mengindahkan teguran alias aanmaning nan sebelumnya diberikan pengadilan.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·