Wamenlu Arrmanatha Nasir Kecam Kekerasan Israel di Yerusalem Timur dan Al-Aqsa

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengecam kekerasan penduduk Israel serta pelanggaran norma internasional nan terjadi di wilayah Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan kompleks Masjid Al-Aqsa.

Sikap tersebut disampaikan Nasir dalam pertemuan tingkat menteri mengenai Yerusalem nan digelar di Amman, Yordania, pada Rabu (5/8).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pertemuan tersebut membahas respons terhadap beragam pelanggaran nan dilakukan Israel, termasuk mengenai status quo Yerusalem dan kompleks Masjid Al-Aqsa.

"Pada pertemuan tersebut, Bapak Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan kecaman keras atas kekerasan penduduk Israel dan pelanggaran norma internasional oleh Israel di wilayah Palestina, termasuk di wilayah Yerusalem Timur, di Masjid Al-Aqsa, dan juga di Tepi Barat nan tidak boleh dibiarkan dan dinormalisasi," kata Nabyl dalam Press Briefing Mengenai Isu Terkini Polugri di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (13/8).

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah negara, di antaranya Arab Saudi, Irak, Mesir, Turki, Tunisia, Aljazair, serta Sekretaris Jenderal Liga Arab.

Dalam forum itu, Nasir juga menyampaikan support Indonesia terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci di Yerusalem serta kemerdekaan Palestina berasas norma internasional.

Indonesia menilai perjuangan kemerdekaan Palestina tidak boleh dipandang sebagai persoalan satu kepercayaan saja. Karena itu, Nasir membujuk negara-negara nan datang membangun koalisi nan lebih luas untuk mendukung Palestina.

"Dan membujuk seluruh negara nan datang untuk membangun suatu koalisi nan besar untuk mendukung Palestina," ujar Nabyl.

Nabyl mengatakan sikap tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah Indonesia dalam menempatkan support terhadap kemerdekaan Palestina sebagai salah satu prioritas politik luar negeri.

Dalam pertemuan itu, Indonesia juga menegaskan support terhadap kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Pertemuan tersebut menghasilkan joint statement nan antara lain menegaskan penguatan lembaga Palestina di Yerusalem dan menolak tindakan unilateral berupa pemindahan misi diplomatik ke Yerusalem.

Indonesia menilai pemindahan misi diplomatik tersebut bertentangan dengan norma internasional.

"Partisipasi Indonesia dalam pertemuan ini kita artikan sebagai ketegasan komitmen nasional kita untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya dan menegakkan norma internasional dan mendorong terwujudnya perdamaian nan setara dan berkepanjangan di Timur Tengah," jelas Nabyl.