Wamenkeu: Keberlanjutan Keuangan Haji Butuh Sinergi Tata Kelola, Investasi, dan Inovasi

.(Dok Kemenkeu)

WAKIL Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menegaskan pentingnya sinergi tata kelola, investasi, dan penemuan dalam menjaga keberlanjutan finansial haji. Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi untuk memastikan dana haji dikelola secara akuntabel, berkelanjutan, dan bisa memberikan faedah bagi jemaah saat ini maupun generasi mendatang.

Wamenkeu mengusulkan agar Indonesia menerjemahkan ketiga pilar tersebut ke dalam agenda keberlanjutan finansial haji nan terkoordinasi. Hal itu dibarengi pembagian tanggung jawab nan jelas, sasaran terukur, dan pertimbangan berkala.

“Tata kelola menjaga amanah. Investasi menjaga keberlanjutan dana. Inovasi menghubungkan sumber daya finansial dengan jasa nan lebih baik dan kesempatan produktif,” ujar Juda dalam The 8th International Hajj Fund Forum 2026 di Jakarta, Kamis (15/10), dikutip dari keterangan resmi.

Dari sisi tata kelola, katanya, pengelolaan biaya haji perlu menyeimbangkan keterjangkauan biaya bagi jemaah nan berangkat saat ini dengan keberlanjutan biaya untuk jemaah pada masa mendatang. Hal itu mencakup penguatan manajemen risiko, transparansi, serta pengedaran nilai faedah nan mempertimbangkan tanggungjawab jangka panjang. 

Pada aspek investasi, wamenkeu mendorong strategi nan mengutamakan likuiditas, pendapatan stabil, dan pertumbuhan jangka panjang. Hal itu dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.

Menurutnya, Indonesia juga berkesempatan memperkuat perannya dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah dunia melalui kerja sama dengan beragam pihak. Termasuk pengembangan Indonesia Hajj Investment Platform untuk mengidentifikasi kesempatan investasi produktif.
 
Sementara itu, penemuan diarahkan pada integrasi sistem digital, pemanfaatan analitik info dan kepintaran buatan, serta peningkatan transparansi pengelolaan dana. Inovasi juga diharapkan dapat menghubungkan pelaku upaya Indonesia dengan kesempatan di Arab Saudi, khususnya pada sektor pangan, kesehatan, akomodasi, dan jasa digital. 

Wamenkeu menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan biaya haji tidak hanya diukur dari besarnya biaya alias imbal hasil investasi. Namun itu juga perlu dilihat dari keahlian memenuhi tanggungjawab kepada jemaah lintas generasi.

“Keberhasilan kita tidak semata-mata diukur dari besarnya biaya alias imbal hasil investasi nan dicapai pada tahun tertentu, tetapi dari keahlian kita memenuhi tanggung jawab kepada jemaah saat ini dan generasi nan bakal datang,” pungkas Juda. (E-4)