Wamendagri Ungkap PAKU Integritas sebagai Fondasi Pelayanan Publik

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa Pelatihan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) tidak hanya soal urusan hukum, tetapi juga berangkaian erat dengan pelayanan publik.

Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan organisasi nan diharapkan bersama.

Wiyagus menyampaikan perihal tersebut saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian pada aktivitas PAKU Integritas Tahun 2026 bertema 'Tancapkan Integritas dalam Setiap Langkah Tugas' di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

"Dalam konteks itulah PAKU Integritas menjadi sangat relevan untuk pencegahan korupsi, dan ini tidak boleh hanya dipahami sebagai urusan hukum. Tetapi pencegahan korupsi adalah urusan pelayanan publik, urusan pembangunan, urusan kepercayaan masyarakat, dan urusan masa depan daerah," kata Wiyagus dalam keterangannya, Kamis (11/6/2026).

Ia melanjutkan PAKU Integritas bukan sekadar forum seremonial nan telah berjalan selama beberapa tahun. Lebih dari itu, PAKU Integritas diharapkan betul-betul dipahami, dimengerti, dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan wilayah (pemda).

Menurutnya, nan terpenting adalah gimana integritas tercermin dalam kerja nyata. Integritas juga terlihat ketika program disusun berasas kebutuhan masyarakat sehingga bisa mengurangi praktik korupsi dalam pelayanan publik.

"Dari sisi sektor kasus korupsi juga banyak menyentuh sektor nan sangat dekat dengan masyarakat. Seperti finansial negara, infrastruktur, penegakan hukum, birokrasi, kesehatan, support sosial, support pangan, perikanan, sumber daya alam, energi, dan sektor lainnya," ungkapnya.

Wiyagus menjelaskan PAKU Integritas berangkaian erat dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan nan baik. Jika tata kelola pemerintahan melangkah dengan baik, manfaatnya bakal sangat besar bagi masyarakat. Sebaliknya, jika tata kelola lemah, bukan hanya manajemen nan terganggu, tetapi juga pelayanan publik. Karena itu, Pemda tidak boleh hanya sibuk dengan hal-hal nan berkarakter prosedural.

Pemda kudu memastikan setiap kebijakan, kata Wiyagus, setiap program, dan setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) betul-betul bekerja dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Ini mempunyai nilai nan sangat strategis bagi penyelenggaraan negara nan betul-betul bermutu. Kemudian juga bisa menjadi angan rakyat khususnya dalam pelayanan publik seperti nan diatur dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014," ujarnya.

Ia juga berpesan agar Pemda memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pencegahan korupsi nan lebih efektif. Menurutnya, SIPD bukan hanya aplikasi untuk mengetahui data, tetapi juga instrumen tata kelola pemerintahan. SIPD membantu memastikan duit wilayah tidak bergerak tanpa arah.

Selain itu, Pemda juga perlu memperkuat kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai kontrol dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan wilayah nan berintegritas.

"Sekali lagi (PAKU Integritas) bukan hanya seremonial, ini betul-betul menjadi komitmen kita berbareng bahwa ke depan kita kudu lebih baik, dan penyelenggaraan pemerintah wilayah dapat terlaksana secara bersih dan berintegritas," pungkasnya.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Nurcahyanto, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK Yonathan D. Tangdilintin, serta peserta PAKU Integritas nan terdiri atas wakil gubernur, ketua dan wakil ketua DPRD provinsi, serta sekretaris wilayah dari beragam wilayah di Indonesia.

(prf/ega)