Wamendagri Turun Langsung Kawal Perdamaian Konflik Suku di Wamena

Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk turun langsung dalam prosesi perdamaian bentrok perang suku nan digelar di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Jayawijaya, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan.

Prosesi perdamaian tersebut ditandai dengan ritual budaya patah panah sebagai simbol berakhirnya bentrok antara kedua belah pihak. Selain itu, dilakukan pula penandatanganan surat pernyataan tenteram nan disaksikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Ribka menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan tokoh budaya nan telah membuka ruang perdamaian dengan penuh kerendahan hati dan jiwa besar.

"Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat nan datang di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua nan dilakukan oleh pemerintah wilayah maupun masyarakat," katanya dalam siaran pers, Sabtu (23/5/2026).

Ia juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri nan mewakili Presiden Republik Indonesia berupa apresiasi dan ucapan terima kasih kepada masyarakat Papua Pegunungan nan telah memilih jalan tenteram melalui pendekatan adat. Sebagai wanita budaya Papua, Ribka mengaku terharu memandang penyelesaian bentrok dilakukan secara budaya oleh para tokoh dan masyarakat.

"Saya menangis, tetapi saya senang lantaran orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara budaya dengan jiwa besar," ucapnya.

Ribka menegaskan bahwa keamanan menjadi syarat utama dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah tidak bakal bisa menjalankan pembangunan secara maksimal andaikan kondisi keamanan tidak kondusif.

"Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa melakukan apa-apa. Daerah kudu kondusif dulu baru kita bisa membangun," ungkapnya.

Ia juga membujuk masyarakat untuk mengedepankan penyelesaian persoalan melalui jalur keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah kampung sebelum berujung pada kekerasan.

"Jangan langsung selesaikan dengan cara-cara kekerasan. Sudah cukup," tambahnya.

Di sisi lain, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo menyebut perdamaian budaya tersebut sebagai langkah krusial untuk menghentikan siklus bentrok antarsuku nan terus berulang di wilayah Papua Pegunungan.

Ia menjelaskan bahwa tradisi patah panah merupakan bagian krusial dalam penyelesaian perang budaya nan diwariskan leluhur.

"Hari ini kami melaksanakan satu tanda aktivitas perdamaian lepas budaya dengan mematahkan perangkat perang ialah panah," tuturnya.

Ia melanjutkan, penyelesaian bentrok secara budaya kudu dilakukan secara utuh agar tidak memicu bentrok baru di kemudian hari. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bakal menyiapkan izin melalui Perdasi dan Perdasus mengenai sistem penyelesaian bentrok adat.

"Kita bakal masukkan dalam Perdasi dan Perdasus agar penanganan bentrok seperti ini ada norma peradilan budaya nan berjalan," ujarnya.

John Tabo juga mengingatkan pemerintah wilayah agar tidak lagi menyelesaikan bentrok budaya menggunakan duit pemerintah. Ia menilai penyelesaian budaya kudu kembali pada nilai-nilai budaya original masyarakat pegunungan.

"Persoalan begini tidak boleh lagi dibantu bayar pakai duit pemerintah kepada rakyat. Tidak boleh. Berhenti. Kamu selesaikan secara adat," tegasnya.

Dalam kesempatan itu, dia turut membujuk seluruh masyarakat menjaga persatuan serta melindungi generasi muda Papua Pegunungan agar tetap berakar pada budaya dan nilai budaya nan diwariskan leluhur.

Adapun pemerintah wilayah berbareng pemerintah pusat juga memastikan langkah rehabilitasi dan rekonsiliasi pascakonflik, termasuk penanganan rumah-rumah penduduk nan terdampak akibat bentrok perang suku tersebut.

Prosesi perdamaian tersebut dihadiri para bupati, jejeran Forkopimda provinsi dan kabupaten, abdi negara TNI-Polri, tokoh gereja, tokoh adat, serta masyarakat dari beragam wilayah di Papua Pegunungan. (prf/ega)