5 hari yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah wilayah (Pemda) tidak boleh menguasai alias mengalihfungsikan tanah ulayat secara sepihak.
Hal itu bertindak terutama bagi tanah ulayat nan keberadaan masyarakat norma budaya dan kewenangan ulayatnya telah diakui berasas peraturan perundang-undangan.
Penegasan itu disampaikan Bima dalam rapat penyusunan RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria berbareng Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Senin (7/9/2026).
Menurut Bima, tanah ulayat tidak bisa diperlakukan seperti tanah biasa nan dapat dialihfungsikan hanya lantaran kepentingan investasi maupun proyek strategis nasional (PSN).
“Kami pastikan bahwa Pemda tidak mengalihfungsikan alias menguasai secara sepihak tanah ulayat, nan keberadaan masyarakat norma budaya dan kewenangan ulayatnya telah diakui berasas ketentuan perundang-undangan,” kata Bima.
Ia menegaskan perlindungan terhadap tanah ulayat tersebut bertindak baik untuk kepentingan investasi maupun pembangunan PSN.
Selain tanah ulayat, Bima menyoroti pentingnya integrasi rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan pedoman info pertanahan nasional. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk mencegah izin dobel dan tumpang tindih pemanfaatan lahan.
Integrasi info pertanahan dengan RTRW dilakukan pemerintah wilayah sejak tahap penyusunan RTRW. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021.
Setelah masuk dalam rancangan peraturan wilayah (ranperda) RTRW, Kemendagri berbareng Kementerian ATR/BPN melakukan sinkronisasi melalui forum lintas sektor dan pertimbangan rancangan peraturan daerah.
“Memastikan bahwa info pertanahan nasional sudah terintegrasi dalam RTRW provinsi dan juga RTRW kabupaten/kota,” ujarnya.
Integrasi tersebut juga mencakup info area rimba dan perizinan melalui koordinasi dan sinkronisasi lintas kementerian/lembaga sesuai kewenangan masing-masing.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·