Wamendagri Ribka Ungkap Peran Penting Indonesia Timur untuk Indonesia Emas

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Indonesia Timur berkedudukan krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, potensi sumber daya alam dan masyarakat di Indonesia Timur perlu dioptimalkan dengan meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, serta mendukung beragam program pembangunan nasional.

Ribka menjelaskan dengan jumlah masyarakat sekitar 286 juta jiwa dan ditopang bingkisan demografi, Indonesia mempunyai modal untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, potensi itu perlu dikelola dengan baik agar besarnya jumlah masyarakat usia produktif betul-betul memberikan faedah bagi pembangunan.

"Kita sedang ada dalam bingkisan demografi. Artinya usia produktif jumlah persentasenya cukup tinggi dibanding dengan umur di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Kita sedang Indonesia sudah mempunyai bingkisan demografi. Ini betul-betul kudu kita pastikan diri menjadi produktif," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

Hal ini disampaikannya saat memberikan keynote speech pada National Building Conference Tahun 2026 di Gedung Dome Harvest, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, Sabtu (29/8).

Ribka menilai pengelolaan bingkisan demografi memerlukan peran pemerintah sekaligus support seluruh komponen masyarakat. Karena itu, beragam program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden melalui Asta Cita perlu didukung agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Program tersebut antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian dan lumbung pangan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sekolah-sekolah nan terintegrasi, hingga upaya menurunkan nomor kemiskinan.

"Justru kita kudu berterima kasih pada Pak Presiden nan mau memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Malah pemerintah wilayah kudu lebih giat agar program ini sampai melangkah tadi. Ini sebenarnya program nan sangat baik," jelasnya.

Dalam konteks pembangunan Indonesia Timur, Ribka menyoroti penyelenggaraan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Menurutnya, pembangunan beragam prasarana di wilayah tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan di lapangan sehingga memerlukan support masyarakat dan kerjasama beragam pihak.

Selain pembangunan infrastruktur, Ribka menekankan pentingnya meningkatkan daya saing masyarakat, khususnya di Indonesia Timur. Upaya tersebut diperlukan untuk memperluas kesempatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup sekaligus menekan tingkat kemiskinan.

"Karena kantong-kantong kemiskinan di Indonesia cukup banyak ya, kita mengharapkan kesejahteraan," tambahnya.

Lebih lanjut, Ribka mengungkapkan pembangunan tidak semata-mata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kudu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai upaya tersebut perlu ditopang dengan penerapan prinsip good governance, nan terdiri dari partisipasi, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesetaraan, konsensus, serta profesionalisme dan integritas.

Sebagai informasi, aktivitas ini turut dihadiri oleh personil DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby, personil Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonatan Numberi, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw, serta Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Internasional Harvest Indonesia Daniel Runtuwene.

(akn/ega)