Wamendagri Ribka Haluk Minta RKPD 2027 Papua Pegunungan Selaras dengan Prioritas Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Pesan itu disampaikannya secara daring saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2027 dari Jakarta, Senin (27/4/2026).

Dalam forum tersebut, Ribka menyampaikan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Ia menilai Musrenbang menjadi ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan wilayah tetap melangkah sejalan dengan prioritas nasional.

“Musrenbang mempunyai kegunaan krusial dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, sehingga arah pembangunan wilayah tetap konsisten dengan visi pembangunan nasional,” ujar Ribka dalam aktivitas berjudul “Akselerasi Pembangunan Manusia dan Pelayanan Dasar nan Inklusif untuk Penguatan Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat Papua Pegunungan” tersebut.

Ribka menjelaskan, tahun 2027 bakal menjadi tahun ketiga penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Karena itu, RKPD 2027 dinilai memegang posisi krusial dalam menentukan capaian visi kepala daerah, sekaligus menopang sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

“Tahun 2027 menjadi momentum penentu. RKPD kudu bisa menjadi instrumen nan memastikan ketercapaian visi wilayah sekaligus mendukung prioritas nasional,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah wilayah di Papua Pegunungan agar mempercepat penerapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam arsip perencanaan maupun program pembangunan daerah. Menurutnya, konsentrasi itu terutama perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan pelayanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat nan bertumpu pada potensi lokal.

“Implementasi Asta Cita kudu diterjemahkan secara konkret dalam program wilayah nan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, sehingga faedah pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata,” tambahnya.

Di sisi lain, Ribka mengapresiasi perkembangan pembangunan Papua Pegunungan dalam lima tahun terakhir nan dinilai menunjukkan tren positif. Meski begitu, dia mengingatkan tetap ada sejumlah parameter nan tertinggal dibandingkan rata-rata nasional.

“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Papua Pegunungan terus meningkat menjadi 54,91 pada 2025, namun tetap menjadi nan terendah secara nasional. Pertumbuhan ekonomi juga tetap di bawah rata-rata nasional, dan nomor kemiskinan tetap cukup tinggi meskipun terus menurun,” jelasnya.

Menurut Ribka, stabilitas keamanan menjadi salah satu syarat krusial agar pembangunan di Papua Pegunungan dapat melangkah optimal. Karena itu, dia menilai koordinasi nan kuat antarelemen Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi aspek nan sangat menentukan.

“Koordinasi nan kuat antar-Forkopimda menjadi aspek krusial dalam menjaga stabilitas keamanan. Tanpa kondisi nan kondusif, penyelenggaraan pembangunan tidak bakal melangkah optimal,” ungkapnya.

Musrenbang tersebut dihadiri Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Gubernur Papua Pegunungan beserta jajaran, DPR Papua Pegunungan, MRP, BP3OKP, serta para bupati dan wakil bupati se-Provinsi Papua Pegunungan.

Dalam rangkaian aktivitas itu, juga dilakukan penyerahan sarana dan prasarana jasa kependudukan dan pencatatan sipil oleh Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada delapan kabupaten. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di wilayah tersebut.

Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2027 selanjutnya bakal menjadi dasar dalam penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2027 Provinsi Papua Pegunungan, sekaligus memperkuat perencanaan pembangunan nan berbasis info dan tata kelola pemerintahan daerah.