3 bulan yang lalu
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik melalui penguatan orientasi pelayanan, empati, dan penemuan di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini krusial termasuk dalam mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagian pendidikan dan kesehatan.
Penjelasan itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota bertema "Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM nan Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga" di Hotel Ashley Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Menurut Bima, tantangan mendasar nan tetap dihadapi ASN maupun kepala wilayah adalah memastikan setiap kebijakan dan program betul-betul berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat. "Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua alias kita semua adalah public servant alias pelayanan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala wilayah nan baru," ujarnya.
Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan. Menurutnya, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari terselenggaranya aktivitas alias tercapainya sasaran administratif semata. Namun, perihal terpenting adalah akibat nyata nan dirasakan masyarakat.
Karena itu, Bima menekankan pentingnya pemanfaatan data, dialog, dan pendekatan nan berpusat pada kebutuhan penduduk dalam proses perumusan kebijakan. Ia menilai ASN perlu lebih aktif turun ke lapangan agar dapat memahami persoalan nan dihadapi masyarakat secara langsung.
"Apa nan kita kerjakan memang nan dibutuhkan oleh warga, dirasakan oleh warga, dan menjadi rumor utama. Design Thinking itu orientasinya pada human center, pada keahlian kita untuk mempunyai empati apa nan dibutuhkan," katanya.
Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini memerhatikan sekitar 140 wilayah nan menghadapi tantangan dalam memenuhi SPM akibat keterbatasan keahlian anggaran. Kondisi tersebut memerlukan produktivitas dan penemuan ASN agar jasa dasar di bagian pendidikan dan kesehatan tetap melangkah optimal.
Menurutnya, ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif. ASN juga kudu bisa membangun kolaborasi, memanfaatkan info secara tepat, serta menjalin komunikasi nan baik dengan masyarakat untuk menghasilkan kebijakan nan berdampak.
Sebagai informasi, training nan digelar The Reform Initiatives (TRI) serta didukung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation tersebut diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota nan tersebar di lima provinsi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapabilitas ASN dalam merancang kebijakan dan pelayanan publik nan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian SPM di daerah.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·