Wamendagri Dorong APKASI Otonomi Expo 2026 Hasilkan Investasi Nyata

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto mendorong Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo (AOE) 2026 tidak berakhir sebagai arena promosi potensi daerah. Tetapi bisa mempertemukan produk, pasar, dan penanammodal hingga menghasilkan perjanjian serta realisasi investasi.

Menurutnya, keberhasilan expo perlu diukur dari akibat ekonomi nan dihasilkan, bukan semata dari jumlah visitor alias Memorandum of Understanding (MoU).

"Expo ini kita harapkan bergeser. Tidak saja menjadi etalase dari wilayah dan seremoni, tapi betul-betul ruang untuk menjadikan potensi itu riil. Ruang untuk mempertemukan investor. Dan menghasilkan investasi nan betul-betul terealisir," ujar Bima dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Hal tersebut dia katakan saat membuka AOE 2026: Trade, Tourism, Investment and Procurement di Nusantara Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, Kamis (27/8).

Bima juga menyampaikan pesan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian agar para kepala wilayah terus mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Kabupaten, menurutnya, mempunyai kekuatan besar sebagai sentra pangan dan aspek produksi, sekaligus mempunyai sumber daya tenaga kerja nan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kepala wilayah diminta tetap memprioritaskan pelayanan dasar, ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta pengendalian kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Kemendagri terus berupaya menjadi mitra pemerintah wilayah dengan menyerap aspirasi dan mendorong penyelesaian beragam kebutuhan daerah.

Lebih lanjut, Bima menegaskan expo perlu menjadi bagian dari proses hilirisasi potensi daerah. Karena itu, setiap kesempatan kudu disiapkan secara matang, mulai dari produk nan kompetitif, kebutuhan pasar, standar dan sertifikasi, hingga kesiapan proyek investasi.

"Produksi berjumpa pasar, organisasi nan ada meet the standard, dan kesempatan investasi menjadi proyek nan riil, dan setiap pertemuan mengarah kepada perjanjian dan realisasi," tegasnya.

Untuk mewujudkan perihal tersebut, Bima menyampaikan tujuh pengarahan Mendagri kepada para kepala daerah. Pertama, pemerintah wilayah perlu mengenali DNA alias kekuatan ekonomi wilayah untuk memahami potensi sekaligus membangun ekosistemnya.

Kedua, memilih produk unggulan alias local champion nan kompetitif dan mempunyai nilai pasar. Ketiga, memulai dari kebutuhan pasar dengan memetakan permintaan, standar, harga, sertifikasi, volume, serta calon pembeli.

Keempat, mengubah potensi wilayah menjadi proyek nan siap dihitung dan ditawarkan dengan memperhatikan infrastruktur, investasi, perizinan, kelayakan, risiko, dan mitra. Kelima, mengarahkan shopping pemerintah agar lebih produktif untuk mendorong produk dalam negeri dan memberikan faedah nyata bagi masyarakat.

Keenam, membangun rantai nilai antardaerah melalui kerjasama antara wilayah penghasil bahan baku, wilayah pengolah, dan wilayah pemasaran. Ketujuh, mengukur dan mengawal seluruh hasil expo agar pertemuan upaya bersambung menjadi perjanjian dan realisasi.

Dalam konteks tersebut, Bima menekankan pentingnya kerjasama antardaerah. Jejaring diperlukan mulai dari perencanaan, pembangunan prasarana nan saling terhubung, pemanfaatan sumber daya bersama, hingga pencarian pengganti pendanaan dan investasi.

Selain kolaborasi, integritas menjadi fondasi krusial dalam menciptakan suasana investasi nan berkelanjutan. Karena itu, pemerintah wilayah perlu memastikan tata kelola nan transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk membangun kepercayaan investor.

Melalui AOE 2026, Bima berambisi beragam potensi kabupaten semakin terhubung dengan pasar dan penanammodal sehingga bisa mendorong transaksi, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai informasi, aktivitas tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri; perwakilan duta besar dari beragam negara; sejumlah gubernur dan bupati; Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi berbareng jejeran pengurus; para pejabat ketua tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga; unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda); serta perwakilan organisasi dan asosiasi.

(anl/ega)