Wamendagri Bongkar Alasan Gubernur Kaltim ke Singapura saat Karhutla

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) buka bunyi mengenai keberadaan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud di Singapura, di tengah sorotan penanganan kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di wilayah tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, Gubernur Kaltim telah mengusulkan permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, untuk pergi ke Singapura guna menjalani pemeriksaan kesehatan. Permohonan tersebut telah disetujui dengan sejumlah catatan.

"Ya, Pak Gubernur Kaltim sudah menyampaikan permohonan izin kepada Pak Mendagri. Karena memang beliau menyampaikan perlu cek kesehatan, ya Pak Mendagri sudah izinkan sebetulnya," ujar Bima saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Bima menjelaskan, izin tersebut diberikan dengan ketentuan Gubernur Kaltim tidak berada terlalu lama di luar negeri dan tetap mengoordinasikan penanganan bencana. Ia juga meminta gubernur segera kembali menjalankan tugasnya di daerah.

"Ya memang ketika diizinkan itu kan tentunya dengan catatan-catatan, ya. Catatan-catatan tidak terlalu lama, kemudian juga mengkoordinasikan penanganan musibah segera. Jadi memang ketika diberikan kan ada catatan-catatannya, lantaran ini untuk argumen kesehatan. Kami minta juga Pak Gubernur untuk langsung kembali bertugas. Konsentrasi pada penanganan bencana," katanya.

Terkait lama izin nan diberikan, Bima memperkirakan perjalanan tersebut hanya berjalan selama satu hingga dua hari. Namun, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti tanggal keberangkatan maupun rincian waktu izin tersebut.

"Ya saya kira mungkin sehari dua hari jika tidak salah, ya. Artinya, nggak lama juga izinnya itu. Kan itu jika nggak salah juga akhir pekan," tutur Bima.

Selain keberadaan Gubernur Kaltim di Singapura, muncul pula rumor bahwa nan berkepentingan turut menonton balapan Formula 1 (F1) di negara tersebut. Menanggapi perihal itu, Bima mengatakan Kemendagri belum memantau info tersebut.

Meski demikian, dia menyebut bukti nan menunjukkan adanya aktivitas di luar kepentingan kesehatan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

"Wah, kami kurang monitor untuk urusan itu. Ya jika ada buktinya tentu bakal ada pertimbangan lebih lanjut lagi. Kalau memang betul, ya. Karena izinnya hanya untuk kesehatan," katanya.

Bima juga mempersilakan masyarakat, termasuk penduduk negara Indonesia (WNI) nan berada di Singapura, untuk menyampaikan laporan andaikan mempunyai bukti mengenai dugaan tersebut. Kemendagri bakal mempelajari laporan nan masuk.

"Oh silakan, silakan. Ya, kami bakal mempelajari itu, ya. Kalau memang ada buktinya silakan sampaikan ke kami, ya," ujarnya.

Lebih lanjut, Bima mengingatkan seluruh kepala wilayah agar memprioritaskan penanganan musibah dan memahami kondisi masyarakat nan terdampak. Menurutnya, koordinasi di lapangan perlu menjadi konsentrasi utama agar penanganan melangkah cepat.

"Kami mau seluruh kepala wilayah sekarang memahami suasana kebatinan penduduk nan terdampak bencana. Itu sangat tidak mudah. Kami minta kepala wilayah juga konsentrasi di situ," kata Bima.

Ia juga meminta kepala wilayah mengurangi pernyataan nan berpotensi memicu kontroversi alias polemik di tengah situasi bencana.

"Jadi sebaiknya kepala wilayah itu konsentrasi pada koordinasi lapangan, mengurangi pernyataan-pernyataan nan bisa menimbulkan kontroversi alias polemik," ucap dia.

"Fokus saja pada koordinasi tindakan di lapangan untuk penanganan bencana. Pahami bahwa penduduk memerlukan langkah cepat. Jadi jangan sampai menimbulkan polemik, menguras energi, apalagi menyakiti hati warga. Jangan sampai seperti itu, ya," pungkasnya.

(wur) [Gambas:Video CNBC]