PDIP Soroti Tata Ruang soal Karhutla, Dorong Ada Moratorium Hutan

Jakarta -

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan tetap terjadi di Indonesia. Hasto berbincang soal perlunya moratorium kebijakan nan berangkaian dengan pemanfaatan hutan.

"Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka kenapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan kudu dilindungi, terus ada moratorium hutan," ujar Hasto dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Hasto menyebut Presiden ke-5 RI nan juga Ketum PIP, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mengatakan akibat negatif dari penanaman sawit untuk tumbuhan lain. Hasto meminta pelaku pembakaran rimba kudu mendapat hukuman nan tegas.

"Yang kedua, supremasi norma kudu dibangun. Jadi mereka nan membuka lahan dengan membakar itu kudu dikenakan suatu hukuman nan tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit," kata Hasto.

"Suatu tanaman nan kata Bu Mega sangat sombong sekali lantaran dia enggak mau tanaman nan lain hidup di sekitarnya," sambungnya.

Hasto pun menawarkan penanaman pohon secara serentak sebagai jalan keluar nan sekaligus menyerap tenaga kerja. Menurutnya perlu ada upaya reboisasi nan intensif dilakukan.

"Gerakan merawat lingkungan dengan menanam pohon, reboisasi, itu kudu dilakukan secara serentak. Dengan langkah itu pemerintah juga diuntungkan dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat melalui penghijauan kembali hutan-hutan kita," katanya.

"Ini dilanjutkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri. Maka kami melakukan penghijauan setiap tahun, kami menanam paling tidak 235.000 pohon," tambah dia.

Hasto juga mengusulkan pendapat agar setiap orang menanam satu pohon. Menurutnya Gerakan seperti ini kudu dilakukan dengan konsisten dan bertanggung jawab.

"Artinya satu tahun jika semua komit, kita bisa menanam setidak-tidaknya 200 juta pohon," ujarnya.

Hasto menyebut karhutla nan berulang lantaran tata ruang kebijakan nan salah. Ia juga menyoroti lemahnya kesiapan dalam menghadapi musim kering.

"Apa persoalan itu? nan pertama adalah tata ruang. Jadi salah kebijakan," ujar Hasto.

Ia juga menyoroti kebakaran nan terjadi lantaran upaya kesengajaan konversi lahan rimba untuk sawit. Hasto menyinggung mitigasi nan belum maksimal.

"Kami juga banyak memandang gimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan rimba untuk lahan sawit dan juga perkebunan nan lain. Inilah nan ditolak oleh PDI Perjuangan," ujarnya.

(dwr/gbr)