Wamendagri Bima Arya Minta Daerah Perkuat Sinergi Kendalikan Inflasi

Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah wilayah memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.

Menurutnya, keberhasilan menjaga stabilitas nilai tidak hanya berakibat pada daya beli masyarakat, tetapi juga bisa menggerakkan konsumsi, meningkatkan produksi, menciptakan lapangan kerja, hingga mendukung sasaran pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Bima mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi nan rutin digelar sejak Oktober 2022. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui pengendalian harga.

"Kalau kita sukses mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan sasaran Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ujarnya saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7).

Ia menilai tantangan pengendalian inflasi di setiap wilayah mempunyai karakter berbeda. Khusus di Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), kondisi geografis kepulauan membikin konektivitas antarpulau dan tingginya biaya logistik menjadi tantangan utama dalam menjaga kelancaran pengedaran pangan.

Selain itu, tingginya aktivitas sektor pariwisata, meningkatnya permintaan saat hari besar keagamaan, hingga aspek cuaca turut memengaruhi pergerakan inflasi di area tersebut.

"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan pengedaran sama-sama challenging alias menantang," katanya.

Untuk menjawab beragam tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama nan perlu menjadi perhatian kepala wilayah dalam memperkuat ketahanan pangan.

Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran pengedaran dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi info untuk memantau perkembangan nilai dan kondisi pasar secara real time.

Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.

"Yang kami sampaikan ini menggambarkan pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala wilayah saja. Butuh support Bank Indonesia, juga intervensi dari Bulog, juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala wilayah dalam perihal ini menentukan," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, pejabat ketua tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, serta kepala wilayah se-Provinsi Bali.

(ory/ory)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]