2 hari yang lalu
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah wilayah (Pemda) memperkuat upaya pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Menurutnya, keberhasilan mengendalikan inflasi bakal berakibat positif terhadap peningkatan konsumsi, produksi, pembuatan lapangan kerja, hingga pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi nasional.
Bima menjelaskan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara konsisten mengawal pengendalian inflasi melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi nan telah berjalan sejak Oktober 2022. Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai sebagai salah satu fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kalau kita sukses mengelola inflasi maka spillover efeknya banyak. Mendorong konsumsi, menstimulasi produksi, membuka lapangan pekerjaan, dan sesuai dengan sasaran Bapak Presiden 8 persen of economic growth," ujarnya saat memberi sambutan pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra Tahun 2026 di Subak Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali, Senin (27/7/2026).
Menurut Bima, meskipun tujuan pengendalian inflasi sama di seluruh Indonesia, tantangan nan dihadapi setiap wilayah tidaklah seragam. Khusus di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT), karakter geografis kepulauan menjadikan konektivitas antarpulau dan biaya logistik sebagai aspek krusial dalam menjaga kelancaran pengedaran pangan. Selain itu, tingginya aktivitas pariwisata, kebutuhan pada hari-hari besar keagamaan, serta kondisi cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di area tersebut.
"Potensinya besar, tapi persoalannya adalah konektivitas antarpulau tadi. Biaya logistik ini sangat memengaruhi di sini. Distribusi pentingnya sama, krusialnya sama dengan produksi. Kalau di sini produksi dan pengedaran sama-sama challenging alias menantang," katanya.
Untuk menjawab beragam tantangan tersebut, Bima menyampaikan tiga agenda utama nan perlu menjadi perhatian kepala wilayah dalam memperkuat ketahanan pangan. Pertama, memperkuat kerja sama antardaerah guna menjamin kelancaran pengedaran dan pasokan pangan. Kedua, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi info untuk memantau perkembangan nilai dan kondisi pasar secara real time. Ketiga, mengoordinasikan kebijakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang wilayah sebagai langkah menjaga ketahanan pangan dalam jangka panjang.
"Jadi apa nan kami sampaikan ini menggambarkan sungguh pengendalian inflasi menyangkut semua aspek dari hulu ke hilir. Melibatkan semua, enggak hanya kepala wilayah saja. Butuh support Bank Indonesia, butuh juga intervensi dari Bulog, butuh juga penguatan tata kelola dari Kementerian Perdagangan. Dan tentu leadership kepala wilayah dalam perihal ini menentukan," pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Deputi Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Sekretaris Daerah Provinsi NTB Abul Chair, pejabat ketua tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, serta kepala wilayah se-Provinsi Bali.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·