Wamendagri: 11 OTT Kepala Daerah Sejak 2025 Jadi Alarm Keras Buat Semua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menyinggung 11 kali operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap kepala wilayah sejak tahun 2025. Dia mengatakan maraknya OTT terhadap kepala wilayah menjadi sirine keras buat semua pihak.

Hal itu disampaikan Wiyagus dalam Peluncuran Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026). Dia awalnya menyebut peluncuran bahan ajar antikorupsi merupakan penerapan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan hari ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan misi Asta Cita nan ketujuh, ialah memperkuat reformasi norma dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi secara sistemik. Dan ini sangat mengenai dengan Asta Cita poin-poin nan lainnya, ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8," ujar Wiyagus.

Dia kemudian membahas penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Dia mengatakan Indonesia mengalami penurunan IPK sejak tahun 2019.

"Kita juga kudu jujur memandang potret kondisi bangsa hari ini. Data menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2023 berada pada skor 34 per 100. Angka ini turun 6 poin sejak tahun 2019 dan menempatkan Indonesia pada ranking 115 dari 180 negara nan disurvei," ucapnya.

Wiyagus lampau mengungkit 11 kali OTT KPK terhadap kepala daerah. Dia menyebut perihal itu merupakan corak anomali integritas dan kudu menjadi sirine keras bagi semua pihak.

"Lebih memprihatinkan lagi, anomali integritas juga tetap terjadi di tingkat daerah. Tercatat sedikitnya 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala wilayah oleh KPK, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, sepanjang tahun 2023-2024. Kita mencatat setidaknya ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala wilayah dengan beragam macam modus dan bangunan nan dilakukan. Dan ini adalah sirine nan keras bagi kita semua," ujarnya.

Wiyagus mengatakan pemberantasan korupsi lewat penegakan norma tak bakal cukup. Dia mengatakan korupsi kudu dicegah lewat pembentukan karakter antikorupsi.

"Korupsi adalah penyakit karakter dan obat bukan hanya ruji-ruji besi penegakan norma tetapi masuk dalam preventif salah satu di antaranya adalah pendidikan antikorupsi ini," tegasnya.

Dis mengatakan pendidikan antikorupsi sejak usia awal diharapkan bisa membentuk integritas bagi generasi penerus. Dia mengatakan karakter antikorupsi kudu dibentuk sejak anak-anak belajar di PAUD.

"Kita kudu menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak usia awal khususnya sejak masa PAUD dan sekolah dasar lantaran di usia ini lah karakter itu bakal dibentuk dan terbentuk," katanya.

(tsy/haf)