Wamenaker Noel Klaim Selamatkan Uang Rakyat Lebih Banyak dari KPK

, JAKARTA, – Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel "Noel" Ebenezer Gerungan, menyatakan bahwa selama menjabat, dia lebih banyak menyelamatkan duit rakyat dibandingkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam 10 bulan masa jabatannya, dia menyatakan telah menyelamatkan duit pekerja senilai ratusan miliar rupiah.

"KPK dengan saya lebih banyak menyelamatkan duit rakyat ya saya, bukan KPK. Kita adu saja KPK dengan saya," ujar Noel saat ditemui di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Senin.

Noel menjelaskan salah satu kebijakannya nan berakibat signifikan adalah pemberantasan praktik penahanan piagam di industri penerbangan. Ia menyebut bahwa terdapat praktik penahanan piagam dengan permintaan tebusan sebesar Rp40 juta per piagam pramugari. Dengan dugaan terdapat 10 ribu pramugari, Noel menilai bahwa Rp400 miliar duit rakyat sukses diselamatkan.

Selain itu, Noel juga mengungkapkan bahwa master juga diperas hingga Rp300 juta, dan tetap terdapat banyak kasus lainnya termasuk pekerja outsourcing. Namun, Noel juga mengakui kesalahan dengan menerima duit sebesar Rp3 miliar lantaran mengira itu sebagai "bonus" atas support nan diberikan kepada pejabat Kemenaker.

Noel menghadapi tuntutan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp250 juta subsider 90 hari penjara, dan duit pengganti Rp4,43 miliar subsider 2 tahun penjara atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 dan gratifikasi periode 2024–2025. Ia didakwa melakukan pemerasan berbareng 10 orang terdakwa lainnya dengan total nilai Rp6,52 miliar.

Para terdakwa lainnya, termasuk Hery Sutanto, Subhan, dan Gerry Aditya Herwanto Putra, juga menghadapi tuntutan penjara dan denda. Beberapa di antaranya juga dituntut bayar duit pengganti lantaran menikmati aliran biaya korupsi.

Gratifikasi nan diduga diterima Noel termasuk duit Rp3,36 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler. Ia didakwa berasas Pasal 12 huruf e alias Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara