Wamen PU Dorong Percepatan Pembebasan Lahan untuk Perlintasan KA

, JAKARTA, – Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mendorong percepatan pembebasan lahan untuk mempercepat penanganan perlintasan sebidang kereta api di Indonesia. Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis, Diana menegaskan bahwa kesiapan lahan menjadi kunci utama agar pembangunan prasarana keselamatan dapat melangkah sigap dan efektif.

Pada rapat tersebut, Diana mengidentifikasi bahwa tantangan utama adalah pembebasan lahan nan melibatkan lahan milik masyarakat, PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan pemerintah daerah. Ia menekankan bahwa kebutuhan bangunan kudu seiring dengan kepastian kesiapan lahan.

Langkah-Langkah Percepatan

Untuk mempercepat penanganan perlintasan tersebut, Diana menyarankan tiga langkah utama: inventarisasi kebutuhan dan kesiapan lahan oleh kementerian dan lembaga terkait, penyusunan peraturan untuk menyederhanakan proses pembebasan lahan, serta koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menyepakati langkah-langkah percepatan.

Koordinasi ini melibatkan Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan PT KAI. Diana menekankan bahwa meskipun kebutuhan bangunan sudah dapat dihitung, penyelenggaraan tidak bakal optimal jika lahannya tidak siap.

Menurut info Kementerian Pekerjaan Umum, terdapat 4.242 perlintasan sebidang di seluruh Indonesia dengan 184 letak berada dalam kewenangan jalan nasional. Hingga kini, 48 letak telah ditangani, namun tetap ada 136 letak nan tersebar di tujuh provinsi nan memerlukan perhatian lebih dengan anggaran mencapai Rp30 triliun.

Fokus pada Keselamatan

Diana juga menyampaikan belasungkawa atas kejadian kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026, nan menyoroti pentingnya keselamatan perlintasan kereta api. Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan agar perlintasan berisiko segera dibenahi melalui pembangunan flyover dan penguatan sistem pengamanan.

Diana menegaskan bahwa keselamatan kudu menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahapan pembangunan infrastruktur. Arahan Presiden menjadi pedoman utama bagi Kementerian Pekerjaan Umum dalam meningkatkan keselamatan perkeretaapian.

Konten ini diolah dengan support AI.

sumber : antara