Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Apresiasi Kinerja Baznas Kelola Zakat, Percepat Pengentasan Kemiskinan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

WAKIL Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengapresiasi keahlian Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dalam mengelola dan menyalurkan amal dengan tepat sasaran sehingga memberikan faedah nyata bagi masyarakat serta mendukung pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikannya usai membacakan hasil rekomendasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Baznas RI dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) di Gedung Nusantara II DPR RI, Komplek Senayan, Jakarta, Senin (22/6). 

"DPR mencermati bahwa kerja Baznas selama ini sudah luar biasa dalam rangka menyalurkan amal dari umat Islam. Sungguh menggembirakan bahwa penyaluran tersebut tepat sasaran dan banyak membantu masyarakat," ujar Abidin.

Ia mengatakan, beragam program nan dijalankan Baznas telah memberikan faedah nyata bagi masyarakat. Program tersebut antaranya, mulai dari danasiwa pendidikan, penanganan bencana, pembangunan rumah tidak layak huni, hingga kesehatan.
 
Menurut Abidin, beragam program tersebut menjadi bukti bahwa amal dapat menjadi instrumen krusial dalam membantu masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dia berambisi peran Baznas dapat terus diperkuat melalui support izin nan memadai.

"Kami berambisi dengan adanya revisi undang-undang nanti, Baznas bakal mendapatkan kewenangan nan lebih mumpuni, didukung dengan manajemen nan sangat baik. Dengan demikian, Baznas dapat bekerja lebih optimal di seluruh Indonesia," katanya.

Lebih lanjut, Abidin mengatakan, Sebagai negara dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadikan amal sebagai instrumen penguatan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan. Oleh lantaran itu, dia juga membujuk seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mendukung optimasi pengelolaan amal di Indonesia.

"Zakat merupakan bagian nan tidak terpisahkan dari kehidupan umat Muslim. Kita kudu saling menguatkan, dan tentu lantaran Indonesia adalah negara Republik Indonesia, upaya ini perlu didukung dengan izin nan memadai," kata Abidin.

"Apabila pengaturan memberikan otoritas nan lebih kuat kepada lembaga melalui izin nan dibuat pemerintah dan DPR, saya kira perihal itu bakal lebih memaksimalkan peran Baznas dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, mengatakan setelah Rapat Dengar Pendapat dengan DPR RI, Baznas RI bakal terus melakukan pertimbangan perbaikan agar pengelolaan amal ke depan lebih efektif dan efisien.

"Kami sepakat untuk meningkatkan komunikasi, meningkatkan kinerja, meningkatkan kolaborasi, dan juga meningkatkan kapabilitas kelembagaan melalui digitalisasi serta beragam penemuan lainnya," katanya.

Sodik juga menyampaikan apresiasi kepada Komisi VIII DPR RI atas support nan telah diberikan selama ini. Menurutnya, support tersebut dinilai krusial untuk memastikan penyelenggaraan program-program prioritas Baznas melangkah optimal dan selaras dengan program-program prioritas Presiden.

"Intinya adalah delapan program strategis dan 13 program prioritas. Semua itu hanya bakal terwujud andaikan kami mendapatkan support dan pengawasan, terutama dari DPR RI," ujar Sodik. (H-2)