Waka MPR Ibas: Pendidikan Bukan Sekadar Sekolah, Tapi Investasi Peradaban

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya menempatkan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sektor ini menjadi instrumen penentu dalam membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan masa depan Indonesia.

"Pendidikan bukan sekadar urusan sekolah. Pendidikan adalah investasi peradaban. Kalau kita mau mengubah masa depan Indonesia, kita kudu mulai dari ruang kelas," tegas Ibas dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2026).

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Kebangsaan berjudul Sekolah Berkualitas, SDM Berkualitas: Investasi Pendidikan untuk Indonesia Emas dalam RAPBN 2027. Acara penuh pendapat tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta.

Menurut Ibas, pembahasan anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 tidak boleh dilihat dari besaran nominal alokasinya semata. Ia mengingatkan perbaikan pendidikan ini kudu berakar kuat dari ruang kelas.

Setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor pendidikan wajib mempunyai faedah jelas bagi rakyat. Indikator keberhasilan kudu bisa mengubah jalan hidup anak-anak Indonesia.

"Pertanyaannya sederhana: apakah anak belajar lebih baik, apakah pembimbing lebih kuat, apakah sekolah lebih aman, dan apakah anak dari family kurang bisa mempunyai kesempatan nan sama? Ukuran keberhasilan anggaran bukan hanya berapa banyak nan dibelanjakan, tetapi berapa banyak masa depan anak nan sukses kita ubah," ujarnya.

Ibas turut mengapresiasi langkah pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan dan merevitalisasi sekolah. Namun, dia mengingatkan proses revitalisasi tidak boleh berakhir hanya pada perbaikan bentuk bangunan.

"Jangan hanya membangun ruang kelas. Kita kudu membangun ruang untuk bermimpi. Sekolah nan aman, bersih, dan berbobot bukan kemewahan. Itu adalah kewenangan setiap anak Indonesia," katanya.

Selain sekolah, Ibas mendorong pembimbing menjadi konsentrasi utama investasi pemerintah saat ini. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik wajib melangkah selaras dengan kompetensinya.

"Guru kudu menjadi investasi utama. Kesejahteraan kudu melangkah berbareng peningkatan kompetensi. Kita mau pembimbing bukan hanya datang di kelas, tetapi bisa menjadi penggerak utama peningkatan kualitas pembelajaran," ujarnya.

Diskusi ini juga menyoroti tantangan penyesuaian perubahan teknologi seperti perkembangan artificial intelligence (AI). Guru dinilai sangat berkedudukan dalam mengajarkan langkah berpikir kritis dan etis saat siswa berhadapan dengan teknologi.

"AI bisa memberikan jawaban. Tetapi pembimbing mengajarkan pertanyaan apa nan layak ditanyakan," katanya.

Oleh lantaran itu, generasi muda kudu dipersiapkan matang untuk menjadi inovator nan andal. Mereka diharapkan tidak sekadar menjadi konsumen di pasar digital global.

"Kita tidak mau generasi Indonesia hanya menjadi pengguna teknologi. Kita mau mereka menjadi pembuat teknologi. Bukan hanya mencari pekerjaan, tetapi bisa menciptakan pekerjaan," tegasnya.

Ibas kemudian memaparkan lima arah kebijakan utama bagi penyusunan pendidikan dalam RAPBN 2027. Salah satu fokusnya adalah memastikan kesempatan pendidikan setara bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

"Tempat lahir boleh berbeda. Kesempatan untuk mempunyai masa depan tidak boleh berbeda," ujarnya.

Lebih jauh, APBN kudu dipandang sebagai perangkat perjuangan nyata dalam meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Pembahasan anggaran pendidikan dituntut memastikan setiap rupiah mempunyai akibat terukur.

"APBN bukan sekadar angka. APBN adalah perangkat perjuangan untuk melindungi rakyat, memperkuat bangsa, dan menghadirkan kehidupan nan lebih baik," katanya.

Masukan dari beragam master dan akademisi diharapkan bisa menyempurnakan kualitas kebijakan RAPBN 2027. Investasi pendidikan ini dipastikan bakal sangat menentukan kesejahteraan nasional ke depannya.

"Sekolah berbobot melahirkan SDM berkualitas. SDM berbobot melahirkan produktivitas. Produktivitas melahirkan daya saing. Dan daya saing melahirkan kesejahteraan," ujarnya.

Ia kembali menegaskan misi mencapai visi besar negara tidak bisa ditunda hingga bertahun-tahun kemudian.

"Indonesia Emas 2045 tidak dimulai pada tahun 2045. Indonesia Emas dimulai dari ruang kelas hari ini," pungkasnya.

Pandangan Ibas ini turut didukung oleh para master dan perwakilan legislatif nan hadir. Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan mengingatkan pemisah konstitusional alokasi 20 persen anggaran pendidikan bukanlah ukuran tunggal keberhasilan.

"Pendekatannya jangan terjebak pada input oriented policy, tetapi outcome oriented policy," ujarnya.

Senada dengan perihal tersebut, Kapoksi Komisi X DPR RI Sabam Sinaga menyoroti realita kesejahteraan pembimbing di lapangan. Padahal, mandat anggaran pendidikan telah diamanatkan dengan porsi nan sangat besar.

"Dengan nomor mandatory spending 20 persen, semestinya pembimbing dan pengajar kita sejahtera - tidak ada lagi cerita penghasilan pembimbing lima ratus ribu. Tetapi realitanya tetap seperti itu," tegas Sabam.

(ega/ega)