Waka MPR Dorong Kemitraan RI-China Bidang Transisi Energi-Ekonomi Hijau

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menegaskan hubungan Indonesia dan China perlu memasuki babak baru.

Menurutnya, hubungan ini tidak hanya bertumpu pada perdagangan dan investasi, tetapi juga diarahkan untuk mempercepat transisi energi, memperkuat ketahanan daya nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.

Menurut Eddy, perubahan tatanan dunia akibat ketegangan geopolitik, perubahan iklim, dan transformasi ekonomi bumi menuntut Indonesia membangun kemitraan internasional nan berorientasi pada pembuatan nilai tambah, transfer teknologi, serta penguatan kapabilitas industri nasional.

"Indonesia memerlukan mitra strategis nan bisa mempercepat transformasi ekonomi rendah karbon. Dalam konteks tersebut, kerja sama dengan China kudu diarahkan untuk menghasilkan investasi berkualitas, transfer teknologi, pengembangan industri dalam negeri, serta pembuatan lapangan kerja hijau," ujar Eddy, dalam keterangannya, Sabtu (1/8/2026).

Hal tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Track 1.5 Indonesia-China Dialogue on Cooperation in a Changing Global Order nan diselenggarakan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Eddy menjelaskan krisis suasana bukan lagi sekedar menjadi rumor lingkungan melainkan telah menjadi tantangan pembangunan nasional.

"Berbagai akibat perubahan suasana mulai dirasakan melalui banjir, kekeringan, kebakaran hutan, hingga terganggunya produktivitas sektor pertanian. Situasi ini memerlukan langkah mitigasi nan jauh lebih progresif melalui transisi daya dan penguatan sektor kehutanan," ungkapnya.

Dalam forum tersebut, Eddy juga menyoroti pengalaman China nan sukses membangun kepemimpinan dunia di sektor daya baru dan terbarukan.

Saat ini China menguasai sekitar 90% produksi panel surya dunia, 70% sistem penyimpanan daya berbasis baterai (battery energy storage system), serta 65% manufaktur turbin angin, sekaligus menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia.

Di sisi lain, China tetap mempertahankan penggunaan daya fosil sebagai bagian dari strategi menjaga keandalan sistem daya selama proses transisi berlangsung.

"Pengalaman China menunjukkan bahwa transisi daya kudu dijalankan secara realistis. Indonesia perlu mempercepat pengembangan daya terbarukan tanpa mengorbankan ketahanan energi, keterjangkauan harga, maupun keandalan pasokan listrik," jelas Eddy.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, Eddy menekankan pentingnya perencanaan hingga penerapan Program Pembangunan 100 GW (gigawatt) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) nan menjadi pengarahan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai fondasi menuju kemandirian daya nasional.

Program tersebut diproyeksikan memerlukan investasi sekitar US$ 100 miliar, terdiri atas sekitar US$ 70 miliar dari sektor swasta dan US$ 30 miliar dari pemerintah, sekaligus menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel nan tersebar di beragam wilayah Indonesia melalui integrasi PLTS dan sistem penyimpanan daya berbasis baterai (BESS).

"Keberhasilan program tersebut sangat berjuntai pada kepastian regulasi, percepatan proses pengadaan proyek, kepastian tarif, serta skema pembiayaan nan kompetitif agar bisa menarik investasi berskala besar," tegas Eddy.

Ia juga menilai kerja sama Indonesia-China telah berkembang secara konkret melalui beragam proyek strategis, mulai dari pengembangan industri baterai kendaraan listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, penguatan jaringan transmisi, hingga pengolahan sampah menjadi energi.

Eddy menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar bagi teknologi hijau dunia. Sebaliknya, Indonesia kudu menjadi pusat pertumbuhan industri daya bersih di area dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA), potensi daya terbarukan, serta kemitraan strategis berbareng negara-negara sahabat.

"Indonesia mempunyai modal nan sangat besar untuk menjadi kekuatan baru daya bersih di Asia. Dengan support kebijakan nan konsisten, kepastian investasi, dan kemitraan strategis nan saling menguntungkan, termasuk dengan China, kita dapat membangun ketahanan daya sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045," kata Eddy.

Sebagai informasi, forum tersebut turut menghadirkan Founder FPCI Dino Patti Djalal dan Utusan Khusus Pemerintah China Bidang Perubahan Iklim Liu Zhenmin.

(prf/ega)